PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Headline

Dianulir, Gagal Menjabat di Posisi Baru

GUBERNUR Sulsel HM Nurdin Abdullah akhirnya merampungkan penandatanganan surat keputusan (SK) 193 pejabat yang sempat dipersoalkan. Sebelumnya, ratusan pejabat itu dilantik oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada 27 April lalu.
Namun, pelantikan tersebut disoroti karena sebagian dari SK-nya ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Selain itu, ada beberapa pejabat yang tidak memenuhi persyaratan.
Gubernur Nurdin Abdullah usai melantik Sekretaris Provinsi Sulsel definitif Abdul Hayat Gani, Kamis (23/5) menjelaskan hampir sebagian besar pejabat yang dimutasi tetap pada posisinya sesuai SK awal. Hanya beberapa yang dikembalikan karena hasil rekomendasi Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka tak jadi mendapat jabatan, sebagaimana SK sebelumnya ketika dilantik beberapa waktu lalu.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan, pelantikan akan dilakukan secepatnya. Jika tidak ada halangan, rencananya digelar hari ini, Jumat (24/5).
“Kita tidak gelar hari ini (kemarin), karena pelantikan sekda itu sakral tidak boleh bersamaan. Secepatnya akan dilantik oleh wagub. Nanti SK gubernur dan dibuatkan SK kewenangan,” kata Nurdin.
Nurdin beralasan, pelantikan kembali dilakukan oleh Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman karena dirinya akan berangkat keluar daerah mulai Jumat (24/5) hingga 27 April mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Moh Roem memastikan hak angket dewan terkait polemik pelantikan tersebut tetap berlanjut. Saat ini, syarat pengusul hak angket sudah memenuhi untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dan Rapat Paripurna.
“Syarat pengusul itu kan minimal 25 anggota dewan dan dua fraksi. Itu sudah terpenuhi. Sisa dibahas di Bamus kemudian di rapat paripurna. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang hak prerogatif anggota dewan,” terang Roem.
Terkait rapat paripurna hak angket, bisa dilakukan jika dihadiri oleh tiga perempat anggota dewan. Sementara keputusan dinyatakan sah jika disetujui dua pertiga peserta rapat paripurna. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top