Headline

Pemprov Siapkan Pergub THR dan Gaji 13


MAKASSAR, BKM — Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel harap-harap cemas terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Sebab hingga saat ini belum ada kepastian pencairan akibat kebijakan pusat yang berubah-ubah.
Namun, ASN tidak perlu khawatir. Pemprov Sulsel melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pemprov terus mengupayakan pembayaran THR dan gaji 13 tak molor. Salah satunya dengan menyiapkan peraturan gubernur (pergub).
Seperti diketahui, pembayaran THR dan gaji 13 ASN dan pejabat negara lainnya terancam lebih lambat dari target. Penyebabnya adalah isi Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 yang mengatur tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS, Polri, TNI, pejabat negara dan penerima pensiun/ tunjangan.
Di dalam pasal tersebut memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan perda. Menurut Kepala BPKD Sulsel Andi Arwien Azis, jika ketentuan itu dilaksanakan, maka pencairan paling cepat baru dapat dilakukan akhir tahun.
“Ini yang sementara diupayakan. Karena kalau mengacu PP, kalau perda paling cepat akhir tahun baru bisa diterima,” katanya saat dikonfirmasi.
Untuk itu, BPKD akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pencairan THR dan gaji 13 dapat difasilitasi cukup melalui pergub. Arwien juga mengaku pihaknya telah menyiapkan draft pergub untuk mengantisipasi jika permintaan itu dikabulkan.
“Draft pergub kami sudah siapkan. Tinggal konsultasi ke Kemendagri apakah revisi dari Pasal 10 Ayat (2) PP 35 dan 36 itu sudah mengamanatkan untuk ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian dan gaji 13 itu tidak lagi dengan perda,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, melalui laman resmi Kemendagri, menyatakan Ditjen Bina Keuangan Kemendagri menerbitkan juknis terkait pembayaran THR terhadap ASN di pemda. Juknis itu memberi keluasan agar pencairan THR dari APBD cukup dengan menggunakan peraturan kepala daerah.
“Karena memang daerah inilah yang terbebani pada APBD, sehingga akan diterbitkan surat edaran dengan didasarkan pada peraturan kepala daerah yang lebih khusus, sehingga tidak ada permasalahan seperti tahun-tahun kemarin,” ujar Hadi Prabowo.
Hadi menegaskan, pemerintah akan membayarkan THR untuk ASN tepat waktu, yakni 24 Mei 2019, dan gaji ke-13 pada Juni 2019.
Diketahui, Pemprov Sulsel sudah menyiapkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 di APBD Pokok 2019 sekitar Rp226 miliar. Alokasi anggarannya, terbagi atas Rp113.029.868.768 miliar untuk anggaran gaji ke-13 dan Rp113.158.420.7211 untuk anggaran gaji ke-14 (THR) PNS. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top