Headline

THR ASN dan Gaji 13 Terancam Molor


MAKASSAR, BKM — Jauh hari di awal ramadan, pemerintah pusat telah menjanjikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan secepatnya. Bahkan Kementerian Keuangan telah menyebut pencairan THR akan dilakukan 24 Mei mendatang.
Namun, rencana pembayaran THR pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut terancam molor. Penyebabnya, proses pembayaran mengharuskan ada peraturan daerah (perda) yang memayunginya.
Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 yang mengatur tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS. Di sana mengharuskan ada perda untuk pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis mengakui, PP nomor 35 dan 36 tahun 2019 membuat pihaknya dan beberapa pemerintah daerah kewalahan. Terlebih harus membuat perda dalam waktu yang singkat.
“Padahal kita sudah diberi target untuk membayarkan paling lambat 10 hari sebelum lebaran untuk THR. Nah, kalau perda itu butuh waktu sebulan lebih,” kata Arwin saat dikonformasi, Selasa (14/5).
Arwin menyebutkan, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengusulkan revisi PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 kepada Kemenkeu dan Menpan-RB. Tujuannya agar pembayaran THR dan gaji 13 bagi ASN di daerah bisa dilakukan cukup dengan peraturan kepala daerah, seperti pergub, perwali, atau perbup.
“Sementara dilakukan rapat koordinasi di pusat. Semoga pembayarannya bisa dilakukan dengan peraturan kepala daerah saja. Kalau kita cukup dengan pergub (peraturan gubernur). Kita tunggu dulu revisinya baru dibayarkan,” ujarnya.
Mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sulsel ini juga menyebutkan ,terkait 368 calon ASN lingkup pemprov yang baru menerima surat keputusan (SK) pengangkatan hari ini, Rabu (15/5) dipastikan tetap akan menerima THR dan gaji 13.
“Tentu mereka kita sudah hitung juga, asalkan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMT) sebelum 24 Mei. Kalau lewat dari itu, kita tak berikan,” jelasnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Irwansyah, mengatakan masa TMT CPNS dihitung sejak SK mereka dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 29 April lalu.
“Untuk SPMT mereka tergantung dari OPD tempat mereka mengabdi. Kalau cepat melapor ke pimpinan untuk mulai bekerja, tentu SPMT dihitung dari situ,” katanya.
Seperti diketahui, Pemprov Sulsel sudah menyiapkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 di APBD pokok 2019 sekitar Rp226 miliar. Alokasi anggarannya terbagi atas Rp113.029.868.768 miliar untuk anggaran gaji 13, dan Rp113.158.420.7211 untuk THR ASN.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengatakan Pemprov Sulsel tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemenkeu dan Kemendagri untuk pencairan THR dan gaji 13. Dia menegaskan, daerah akan menjalankan instruksi pemerintah pusat.
“Kita belum terima juknisnya. Kita tunggu. Pasti Kemenkeu akan menurunkan dari Kemendagri. Kalau sudah ada juknisnya seperti itu, akan kita buat,” ujar Nurdin. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top