Headline

Pendukung Bertambah, NA: Apa Itu Angket?


BKM/SITUJUA PANGGIL PAKSA--Wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif membacakan Perda nomor 1 tahun 2018. Perda tersebut mengatur tata cara DPRD memanggil paksa gubernur dan wakil gubernur

MAKASSAR, BKM — Hak angket yang digulirkan DPRD Sulsel terhadap gubernur dan wakil gubernur terus mendapat dukungan. Jika sebelumnya hanya 18 legislator yang mendukung, kini bertambah menjadi 25 orang.
Gubernur HM Nurdin Abdullah mengaku siap jika memang ada rencana dari DPRD Sulsel untuk melaksanakan hak angket yang dimilikinya. Hanya saja, dia mengaku tidak begitu mengerti persoalan tersebut.
“Saya siap tinggalkan jabatan. Tapi apa itu angket. Saya tidak mengerti soal itu,” ujar Nurdin, kemarin.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga tak ingin berkomentar banyak. “Jangan saya komentari. Saya kira tidak ada lagi masalah soal pelantikan,” kelitnya.
Tambahan tujuh orang pendukung hak angket berasal dari sejumlah fraksi. Masing-masing Wahyudin (Hanura), Sofyan Syam (Golkar), Faradilla Abdal (Hanura), M Afifuddin Fatta (Golkar). Juga ada nama legislator Golkar Hoist Bachtiar, Wakil Ketua Banggar Wawan Mattaliu, serta politisi PKS Muh Jafar Sodding.
Sehari sebelumnya, ada 18 wakil rakyat yang bertanda tangan dalam mendukung hak angket. Mereka yakni HA Ketua Komisi E DPRD Sulsel. Ketua Banggar Fachruddin Rangga. Sekretaris Komisi B Selle KS Dalle. Ketua Fraksi Gerindra Rusdin Tabi. Ketua Fraksi PPP Asrul Makkaraus.
Ada pula legislator PKB Irwan Hamid. Legislator Gerindra Anas Hasan. Ketua Fraksi Nasdem Muslim Salam. Legislator PPP Muh Amran Aminullah. Wakil Ketua DPRD Syahruddin Alrif, dan legislator Hanura Alexander Palinggi.
Juga ada legislator PAN Muktar Badewing. Legislator Golkar Hj Rusni Kasman. Legislator Gerindra Firmina Tallulembang. Berikutnya adalah Sekretaris Komisi E Marjono. Legislator Gerindra Edwan Wijaya Horas. Sekretaris Komisi A H Syahrir Langko, serta wakil ketua Komisi E M Rajab.
Dengan bertambahnya wakil rakyat yang bertanda tangan, maka bisa dipastikan jika DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bisa memanggil paksa gubernur dan wagub Sulsel. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 pasal 64, 64, 66, 67, dan pasal 68. Pada pasal 64 soal hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UUD ayat 1, yakni diusulkan oleh paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Ayat 2; usul yang dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pimpinan DPRD. Ayat 3; unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan alasan penyelidikan.
Ayat 4; sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi hak angket DPRD bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 atau 64 dari 85 anggota DPRD Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengakui hal tersebut. “Sekarang yang bertanda tangan sudah ada 25 orang. Artinya bertambah 7 dari kemarin. Ini artinya tahapan 1 sudah selesai. Sekarang untuk tahapan kedua, apabila usul hak angket mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 atau 64 orang dari jumlah anggota DPR,” ujar Syahjaruddin Alrif, Selasa (14/5).
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, bahwa jika merujuk pada pasal 64 ayat 4, bahwa apabila mendapat persetujuan dewan, maka fraksi akan melanjutkan pembahasan soal hak angket agar badan musyawarah (bamus) menjadwalkan rapat paripurna.
“Kalau 64 anggota rapat paripurna setujui, maka akan lanjut pada tahapan berikutnya,” jelasnya
Ditambahkan, bila usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya apabila rapat paripurna menyetujui usul anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
“Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada gubernur paling lambat 7 hari kerja. Pada pasal 64 ayat 7 berbunyi putusan tentang usul hak angket diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir,” terangnya.
Kemudian, pasal 65 bahwa DPRD menyetujui menerima atau menolak usul hak angket, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 12 dalam hal DPRD menerima UU, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berbunyi; DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dalam melakukan penyidikan. Dalam pasal 66, panitia angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan, dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
“Ayat 2, pejabat pemerintah daerah badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Ayat 3 dalam hal pejabat pemerintah daerah badan hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut sebanyak tiga kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Syahar.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengaku prihatin atas apa yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur hingga dewan mengusul adanya hak angket. “Tentu kita prihatin atas kondisi yang ada. Semoga semuanya menjadi baik,” kata legislator Partai Gerindra ini. (rhm-rif/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top