Metro

NA akan Evaluasi Kepsek Nonjob


MAKASSAR, BKM–Keinginan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk mengevaluasi kembali dinonjobkannya kepala sekolah SMP di Makassar mendapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman Bando. Rahman mengatakan siap mengikuti arahan.
Sebanyak sembilan kepala sekolah SMP di Makassar yang dimutasi oleh Pemerintahan Mohammad Ramdhan Pomanto, mendapat kritik dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Bahkan Nurdin pun meminta mutasi kepala sekolah itu untuk dievaluasi kembali.
Dalam pidato saat pelantikan Pj Wali Kota Senin lalu, Nurdin pun meminta kepada Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk mengembalikan jabatan para kepala sekolah ini. Menurut Nurdin, alasannya karena beberapa kepala sekolah yang dimutasi dinilainya berprestasi, bahkan sampai di tingkat nasional.
Rahman pun mengatakan, pertama yang akan dilakukannya adalah menunggu arahan dari Pj Wali Kota Makassar. Dikatakan Rahman, Iqbal nanti akan melakukan konsultasi kepada gubernur yang selanjutnya akan komsultasi lagi ke Kemendagri.
“Kita sudah dengar penjelasan pak gubernur untuk meminta evaluasi tadi tentang mutasi kepsek yg kemudian berdampak beberapa kepsek kita yang bahkan berprestasi. Kita atur posisinya, tugas saya menghadapa Pj meminta arahan dari beliau, itulah nanti yang kita laksanakan,” jelas Rahman.
Ditambahkan Rahman, bahkan saat hari pendidikan lalu, ada kepala sekolah yang mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai guru berprestasi. Tapi ternyata, kepala sekolah berprestasi ini tidak terposisikan saat ini. Ini juga yang dikatakan Rahman menjadi bahan evaluasi seperti apa yang dijelaskan oleh gubernur.
“Kalau soal prosedur pemutasian, saya tidak bisa berkomentar. Tapi faktanya bahwa memang ada kepsek kita yang tidak terposisikan dan termasuk kepsek yang berprestasi. Termasuk diantaranya ada yang merupakan peraih Adiwiyata ada yang Adiwiyata Nasional,” ungkapnya.
Walaupun begitu, aktivitas di sekolah dikatakan Rahman tetap jalan. Karena pihaknya telah menginstruksikan untuk tidak meninggalkan tugas sampai ada SK definitif para kepsek tersebut.
Para kepsek ini dikatakan Rahman juga telah melapor kepada dirinya. Tapi karena belum ada SK definitif, petikan surat keputusannya dan serah terima, mereka masih harus menjalankan tugas sebagai kepsek.
“Kita barusan selesai ujian nasional dan tentunya masih harus ada tindak lanjutnya untuk menentukan kelulusan anak didik kita. Kemudian kalau ada kenaikan kelas dan harus mengisi rapor SD dan SMP, sekarang menggunakan elektronik rapor dan kita akan menghapi PPDB. Jadi mereka masih dibutuhkan menjalankan tugas,” tutup Rahman.
Isu mutasi di Pemerintah Kota Makassar di akhir masa jabatan Mohammad Ramdhan Pomanto sempat dipertanyakan beberapa pihak. Danny pun merespon, mengatakan pertanyaan tersebut tidak produktif.
Mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang biasa disapa Danny mengatakan, agak tidak produktif jika terus menyinggung mutasi. Karena baginya masyarakat Makassar lebih menunggu program daripada mutasi.
Mutasi yang ia lakukan pun dikatakannya sudah sesuai prosedur yang ada. Jadi harusnya tak ada masalah. Karena Danny menambahkan, pihaknyalah yang lebih tahu dibanding pihak luar pemkot.
“Karna kami yang lebih tahu. Mutasi yang kami lakukan ini hasilnya bahkan Makassar nomor 1 di Indonesia. Ini mutasi pakai prosedur, masa waktunya sudah terpenuhi, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Saya kira tidak ada yang salah. Yang salah kalau mendengar sepihak,” jelas Danny.
Mutasi para kepala sekolah SMP pun juga dikatakan Danny telah tepat. Bahkan para kepala sekolah yang berprestasi ini dianggapnya tepat untuk dimutasi. Hal ini dikatakannya karena beberapa kepala sekolah ini diindikasi terlibat tindak korupsi.
“Kepsek berprestasi tapi dia korup. Yang mana mau dipilih, tetap korup atau prestasinya. Ada juga yang banyak prestasi tapi loyalitasnya ndak jelas, integritasnya ndak jelas,” tegas Danny.(nug/war/c)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top