PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Headline

Dicopot Gubernur, Jumras ‘Melawan’

MAKASSAR, BKM — Setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras tidak tinggal diam. Dia berupaya untuk ‘melawan’ keputusan gubernur tersebut.
Lewat kuasa hukumnya H Sulthani dari kantor Sulthan Amir dan Partner, Jumras mengadukan persoalan yang menimpanya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Surat tersebut dikirimnya Senin (13/5).
Surat berisi permohonan penangguhan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 822.2/11/IV/2019 tentang pemberhentian Jumras dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui kuasa hukumnya juga, Jumras mengajukan surat keberatan langsung ke gubernur. Termasuk ke DPRD Sulsel. Surat itu dimasukkan Selasa (14/5) melalui Bagian Umum Setda Provinsi Sulsel.
Sulthani mengemukakan, isi surat yang disampaikan ke Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah tersebut adalah meminta pejabat pembina kepegawaian itu meninjau ulang dan mengoreksi pencopotan Jumras dari jabatannya. Dia menilai, proses yang dilakukan gubernur tersebut tidak sesuai prosedur aturan dan perundang-undangan.
Pihaknya juga akan menyampaikan surat aspirasi ke DPRD Sulsel agar persoalan yang menimpa Jumras bisa dibahas dalam agenda hak angket.
Sulthani mengatakan, menurut kajian tim hukum, pencopotan Jumras diduga tidak melalui mekanisme administrasi pemerintah yang baik.
“Kami tidak melihat ada azas pemerintahan dan profesionalisme yang baik. Perlu diketahui, Pak Jumras duduk di jabatan tersebut melalui proses lelang,” ungkapnya.
Dia menekankan, seharusnya gubernur sudah memiliki pemahaman luas tentang bagaimana mekanisme untuk melakukan proses pemberhentian terhadap seseorang yang memiliki golongan eselon IIb.
“Saya kira ini harus ditelaah dan dikaji bersama. Jadi kami berharap tidak ada proses penempatan jabatan yang juga bersifat nepotisme,” tandasnya.
Menurut Sulthani, gugatan pencopotan Jumras ini juga bertujuan agar ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diperlakukan tidak adil, tidak takut menggugat pejabat seperti gubernur.
Dia mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak ada itikad baik dari gubernur untuk menyelesaikan dengan adil.
“Kalau tidak ada respon yang baik, kami akan bawa persoalan ini ke PTUN. Kami akan laporkan,” tegas Sulthani.
Pencopotan Jumras dari jabatan sebagai kepala Biro Pembangunan Sulsel dilakukan gubernur sekitar tiga pekan lalu. Keputusan itu tentu mengagetkan ASN lingkup Pemprov Sulsel, karena untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, ada pejabat Pemprov Sulsel dicopot dengan tidak terhormat.
Informasi yang beredar, Jumras dicopot terkait bagi-bagi proyek di Pemprov Sulsel.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan apa yang dilakukan Jumras merupakan haknya. “Itu hak beliau. Cocoklah. Sudah benar itu, kalau tidak puas dengan keputusan pimpinan,” terang Nurdin.
Kata orang nomor satu Sulsel itu, jika Jumras bisa buktikan dirinya benar, dia tidak segan-segan mengembalikan yang bersangkutan ke posisinya semula. Sebenarnya, biar tidak lewat pengadilan.
Keputusan yang diambil untuk mencopot Jumras, dinilainya sebagai tindakan yang tepat. “Itu sudah dibenarkan oleh semua. Termasuk penegak hukum. Daripada kita bermasalah, lebih baik dia yang bermasalah. Bahaya kan kalau dia berani-beraninya begitu,” tandas Nurdin. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top