Headline

NA-ASS Digoyang Hak Angket


MAKASSAR, BKM — Pemerintahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) mulai digoyang. Hal itu ditandai dengan digulirnya hak angket oleh wakil rakyat.
Hingga Senin (13/5), sedikitnya ada 18 legislator Sulsel telah menandatangani dan mendukung digulirkannya hak angket. Terdiri dari pimpinan dewan, pimpinan komisi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD)
Politisi Partai Demokrat Sulsel Selle KS Dalle membenarkan jika banyak unsur pimpinan yang telah bertanda tangan untuk mendukung hak angket. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel ini, yang bertanda tangan semakin banyak jumlahnya.
“Kesimpulan bahwa memang penting kita untuk melakukan fungsi pengawasan secara tegas. Saya sangat serius, sebab hal ini soal pemerintahan, sehingga kita hampir jatuh. Untuk itu kita harus jadikan masalah yang ada sebagai sebuah pendidikan. Artinya, penting untuk kita tahu substansi masalah, apa sih sesungguhnya yang terjadi. Kenapa bisa ada SK yang kemudian tiba-tiba memaksa tim dari Jakarta untuk turun melakukan evaluasi dan sampai membekukan SK tersebut,” ujar Selle, kemarin.
Olehnya itu, kata dia, penting untuk mendengarkan langsung sehingga hak penyelidikan di DPRD bisa digunakan. “Kalau interpelasi kan hanya sekadar bertanya. Minta keterangan nanti di penyelidikannya agar nanti akan membuat masalah terang benderang semua,” jelasnya.
Selle yang baru saja mengikuti rapat badan anggaran (banggar), menambahkan bila dirinya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kolegnya saat rapat paripurna. “Waktu itu, ada anggota dewan dari Partai Nasdem yang interupsi, bahwa selama pemerintahan Sulsel, ini baru saja terjadi seperti ini. Sampai Arum Spink dari Nasdem mengeluarkan satu kalimat, pemerintahan ini jangan dikelola secara amatiran,” ujar Selle menirukan kalimat Arum Spink.
Ditambahkan bila masalah SK yang dianulir tersebut sebagai blunder. “Kasus SK ini kan hanya satu dari sekian banyak yang pernah terjadi sebelumnya. Ada surat edaran Pak Wagub bulan Februari, meminta supaya seluruh kegiatan itu dikonsolidasikan ke pemerintahan. Lalu tanggal 22 April ada lagi suratnya Pak Sekda yang meminta bahwa kegiatan yang sifatnya BL dikembalikan. Ini ada yang mengemuka, contoh soal SK pelantikan. Itulah yang menjadi pintu masuknya DPRD untuk melakukan evaluasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Waki Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melantik ratusan pejabat eselon III dan IV. Pelantikannya dilakukan berdasarkan dua SK. Masing-masing ditandatangani gubernur dan wakil gubernur.
Namun, SK pelantikan tersebut dibatalkan karena melabrak aturan. Oleh sebab itu, DPRD Sulsel menyatakan protes keras melalui hak angket ke Pemprov Sulsel, gubernur dan wagub.
Ada banyak hal yang dilakukan oleh gubernur dan wagub yang dinilai tidak berdasarkan etika pemerintah yang ada.
“Maka pada hari ini, Senin 3 Mei tahun 2019, kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari lintas fraksi secara resmi mengajukan hak angket kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Nama-nama anggota DPRD Sulawesi yang mengajukannya terlampir,” demikian bunyi petisi anggota dewan.
Yang menjadi menarik, pada petisi hak angket tersebut ada perwakilan politisi PAN yang merupakan partai pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mendukung sepenuhnya hak angket tersebut. “Saya sependapat, sebab sudah terpenuhi syarat yang ada. Sesuai dengan Tata Tertib nomor 1 tahun 2017 pasal 64 bahwa hak angket yang dimaksud diusulkan oleh 15 anggota DPRD dan minimal dari satu fraksi,” ujar Fachruddin Rangga yang juga legislator Partai Golkar Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif, juga menanggapi dianulirnya pengangkatan 193 pejabat eselon III dan IV Pemprov Sulsel oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyebut hal itu sebagai sebuah kemunduran.
Wakil rakyat yang akrab disapa Syahar ini, berharap pembatalan SK pengangkatan pejabat di lingkup Pemprov Sulsel tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. “Kemendagri menganggap ini ada yang salah. Makanya mereka turun melakukan evaluasi terhadap mutasi yang dilakukan pemprov,” katanya. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top