Kriminal

PPTK Akui Proyek Sanggar Lorong tak Punya Studi Kelayakan


BKM/RAHMAT BERSAKSI--Mantan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, DR M Enra Efni S.STP, MH, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (23/4).

MAKASSAR, BKM–Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Penyediaan Sanggar Kerajinan Lorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (23/4).

Sidang kali ini, menghadirkan mantan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, DR M Enra Efni S.STP, MH yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Enra di depan hakim mengatakan, Maret 2016, dirinya diangkat sebagai PPTK oleh Kepala Dinas Koperasi.

“Dalam proyek pengadaan ini, pagu dalam DPA anggarannya sebesar Rp1,025 miliar,” kata DR M Enra.

Proyek tersebut, terbagi dalam dua tahap pelaksanaan. Tahap 1 melalui proses penunjukan pengadaan langsung, dengan nilai anggaran sebesar Rp300 juta lebih.

“PPK dan KPA adalah Kepala Dinas yaitu Gani Sirman,” sebutnya dihadapan majelis hakim yang diketuai Widiarso.

Pelaksana pengadaan CV Ilham Jaya dan CV Sri Rejeki, ditunjuk langsung oleh PPK. “Ada tujuh sanggar penerima yang telah ditunjuk,” sebutnya.

Sedangkan untuk tahap dua melalui lelang sederhana, nilainya sekitar Rp500 juta lebih, yang dimenangkan oleh PT Sultan selaku pelaksana pengadaan.

Enra menuturkan, tahun 2016 ada temuan dari BPK terkait selisih harga dan kekurangan volume pada proyek.

“Ada Rp49 juta temuan kerugian dari BPK, dan sudah dikembalikan,” tandasnya.
Pejabat penerima hasil pekerjaan tidak pernah bersama dirinya melakukan pengecekan dan serah terima pengadaan barang.

“Saya hanya lihat dari dokumen dan foto-foto saja,” tandasnya.

Ia menyebutkan, kelemahan program sanggar lorong-lorong ini, banyak alat yang diadakan tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan sanggar.

“Dalam program kegiatan ini, tidak pernah ada studi kelayakannya,” pungkasnya.

(mat/cha/c)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top