PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Metro

Pemkot dan Dewan Harus Bersikap

MAKASSAR, BKM–Kisruh belum diserahkannya fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) ke Pemerintah Kota Makassar mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Sulsel.

Legislator Partai Hanura Sulsel, Wawan Mattaliu menegaskan bila manakala berkas penyerahannya sudah lengkap dan masih tertahan berarti itu melanggar.
“Saya mengusulkan pihak pemkot dan DPRD Kota Makassar harus duduk bersama untuk mengambil keputusan yang tegas, supaya menjadi pembelajaran bagi investor lain bahwa ada mekanisme yang mesti berjalan,” ujar Wawan yang juga Wakil ketua Badang Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini, akhir pekan lalu.
Hal senada juga ditegaskan legislator Partai Golkar Sulsel, HA Kadir Halid. Menurut Kadir, persoalan ini seharusnya diselesaikan pihak Pemerintah Kota Makassar bersama dewan.”Hal ini adalah kewenangan pemkot dan dewan. Sebaiknya yang menyelesaikan
adalah pemkot dan anggota DPRD Kota Makassar,” ujar Kadir yang juga Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan mengaku selama kurang lebih lima tahun menjabat Wali kota Makassar, penyerahan fasos dan fasos dari GMTD hanya janji.
“Selama 5 tahun masa kepemimpinan saya, saya cuma dijanji saja tidak pernah ditepati, bahkan terkait hal itu Pak Gubernur Sulsel sudah turun tangan tapi tetap cuma janji,” ujar Danny.
Danny menambahkan, pihak GMTD berjanji kepada Pemerintah Kota Makassar akan ada penyerahan fasos dan fasum tetakhir ketika dirinya melakukan ultimatum beberapa waktu lalu.
“Janjinya terakhir waktu itu ketika saya kasih ultimatum, itu alasannya selalu besok, tapi tidak pernah jadi,” kata Danny.
Menurut Danny, adapun total fasum dan fasos yang harus diserahkan sebesar 30 persen atau sekitar 120 hektar.
“Jalan metro saja tidak sampai 120 hektar, Undang-undangnya kan 30 persen, dan pembangunan di Tanjung Bunga itu izinnya 1.000 hektar kalau tidak salah. Hanya sekitar 400 hektar saja yang sempat dikuasai, kalau 400 hektar dikali 30 persen berarti 120 hektar harus menjadi fasum-fasos,” ujar Danny.
Ia menambahkan, fasum dan fasos yang diserahkan bisa bentuk jalan, bentuk taman dalam bentuk apapun mereka harus serahkan.
“Kalau total fasum dan fasos Pemerintah Kota Makassar
yang sudah masuk line up list juga sudah disampaikan riwayatnya ke KPK itu sebanyak 700 Persil, Fasum dan Fasos ini yang tidak disetor, dan dikuasai orang kemudian yang direbut orang,” ulasnya.
Terpisah, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sepakat akan melakukan upaya pemaksaan untuk mengambil alih pengelolaan Jalan Metro Tanjung Bunga.
Nurdin Abdullah mengatakan, dirinya sudah mengancam PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) tbk yang selama ini mengelola jalan tersebut untuk segera menyerahkan ke pemerintah.
“Itu langsung diserakan. Saya sudah ancam dia (GMTD), kalau ingkari lagi apa yang sudah dia komitmen. Itu fatal. Tapi dia janji akan serahkan segera, tahun inilah karena tahun depan itu kita sudah harus benahi itu daripada berlubang terus,” kata Nurdin.
Tak hanya itu, NA menyampaikan telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk mengambil aset berupa jalan penghubung Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar itu. (rif)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top