Headline

Mendadak NA Kumpul Pimpinan OPD

MAKASSAR, BKM — Hari ini, Senin (15/4), Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah (NA) mendadak mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, dan asisten. Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani gubernur Nomor 800/2115/BKD tanggal 12 April 2019, para pejabat tersebut diminta untuk mengajukan gagasan dalam rangka pengembangan Kota Makassar.
Dalam surat edaran itu disebutkan, berkenaan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang yang mengatur penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam pengisian kekosongan bupati/wali kota.
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Makassar, diharapkan kepada para calon penjabat wali kota Makassar dan kepala OPD Sulsel untuk mengajukan gagasan dalam rangka pengembangan Kota Makassar ke depan. Juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan gubernur.
Pengajuan gagasan dimaksud dibuat dalam sebuah makalah dan dikirimkan pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 14 April 2019 jam 24.00 Wita. Makalah tersebut akan dipersentasekan dihadapan gubernur Sulsel pada Senin (15/4) pukul 09.00 Wita. Presentasi akan dilaksanakan di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulsel.
Penjabat (Pj) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Lubis, membenarkan adanya surat edaran tersebut. Menurut Lubis, dirinya diinstruksikan membuat surat edaran itu untuk disampaikan kepada seluruh pejabat lingkup Pemprov Sulsel.
“Para pejabat tersebut diminta untuk membuat dan mempersiapkan makalah terkait ide dan gagasan pengembangan Kota Makassar ke depan,” ungkap Lubis, Minggu (14/4).
Namun, instruksi atau surat edaran tersebut dikeluhkan sejumlah kepala OPD. Seorang sumber yang enggan disebut namanya menyebut, ada yang janggal dari surat edaran itu.
Di antaranya, surat tersebut dikeluarkan pada 12 April, namun kenapa baru disampaikan ke kepala OPD Minggu (14/4) ketika waktu pendaftaran sudah akan ditutup.
“Bagaimana kita mau persiapkan diri untuk membuat bahan presentase. Kita baru dikasih tahu Minggu sore. Sementara pendaftarannya sudah ditutup Minggu malam pukul 24.00 Wita,” ungkap sumber BKM.
Selain itu, ternyata sudah ada beberapa pejabat eselon II yang mendaftar dan mengetahui surat edaran tersebut lebih dahulu.
“Ada empat pejabat yang sudah tahu soal surat edaran ini. Dan ternyata mereka sudah mendaftar duluan. Pasti mereka sudah mempersiapkan diri,” bebernya.
Dia mensinyalir, seleksi yang dilakukan hanya sekadar formalitas. Menurutnya, seleksi itu dilakukan hanya untuk menghindari sorotan masyarakat. Karena sebenarnya sudah ada orang yang disiapkan untuk menduduki posisi penjabat wali kota Makassar.
Sebelumnya, gubernur Sulsel mengatakan dalam proses pengusulan, tidak ada aturan yang mewajibkan gubernur melakukan tahapan seleksi. Namun, karena ingin mengetahui kapasitas dan kelaikan orang yang akan memimpin Makassar selama 20 bulan, dia merasa perlu untuk melakukan hal itu.
“Kita harus melakukan tes. Kita mau mendengar mereka (calon penjabat wali kota) mau bikin apa. Makanya kita mau nilai, siapa yang layak jadi penjabat wali kota Makassar,” kata Nurdin.
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Hasan Basri Ambarala mengatakan, sebenarnya tidak ada aturan untuk melakukan seleksi dalam menentukan penjabat wali kota. Gubernur hanya perlu mengusulkan tiga nama ke Kemendagri untuk dipilih satu di antaranya yang dinilai paling berkompeten.
“Hak prerogatif gubernur untuk mengirim nama. Tidak ada aturan melakukan seleksi,” ungkap Ambarala.
Pengajar senior IPDN yang juga mantan Dirjen Otoda Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan, itu sudah diatur dalam surat edaran Mendagri nomor 120/3262/SJ. Kata dia, mesti ada tiga nama pejabat tinggi pratama dari Pemprov Sulsel yang diusulkan ke Kemendari.
Usulan tersebut pun wajib masuk paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan berakhir. Nantinya Mendagri akan memilih dan menilai tiga nama yang diusulkan oleh gubernur.
“Syaratnya punya pengalaman di bidang pemerintahan dan dapat menjaga netralitas PNS. Harus tiga nama agar Mendagri bisa melihat dan menilai sesuai syarat yang ada,” ungkap mantan Pj Gubernur Sulsel tersebut.
Sebelum-sebelumnya pun, kata dia, seperti itu. Pengusulan penjabat didasari pada surat edaran tersebut. Termasuk syarat hingga kebutuhan dokumen lain seperti SK kepangkatan dan yang lainnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top