PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Kriminal

Kejati Beri Sinyal Buka Kembali Korupsi APBD Sulbar

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memberi sinyal membuka kembali penanganan kasus dugaan korupsi dana APBD Sulbar tahun 2016 sebesar Rp360 miliar.
Sebelumnya, dalam penyidikan kasus ini Kejati Sulsel telah menyeret empat mantan pimpinan DPRD Sulbar. Yakni mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara dan tiga orang wakilnya. Masing-masing Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan H Harun.
Perkara mereka telah berproses hingga ke tahap putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Mereka kemudian dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
Terkait putusan bebas tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Tarmizi menegaskan, pihaknya sejauh ini belum menerima salinan putusan perkara tersebut dari MA.
“Saya belum terima resmi dan belum tahu. Setelah kita terima, baru diketahui apa dan bagaimana pertimbangannya,” kata Tarmizi.
Terkait rencana penyidikan perkara lanjutan jilid dua kasus tersebut, Tarmizi menuturkan, pihaknya terlebih dahulu akan memperhatikan dan mempelajari putusannya. “Nanti setelah kita lihat putusannya, baru kita mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan diambil,” tandasnya.
Tarmizi berharap agar pihaknya bisa diberi kesempatan untuk mempelajari putusan resminya terlebih dahulu. “Karena Jangan sampai nanti ada yang salah bicara dan salah tanggapan,” pungkasnya.
Dalam kasus ini diketahui keempat tersangka dianggap telah bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016. Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada 45 anggota dewan lainnya.
Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisasi sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sedangkan sisanya tersebar di OPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.
Mereka dianggap telah secara sengaja dan melanggar hukum, memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat. (mat/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top