PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Headline

2.491 Tuna Grahita di Sulsel Masuk DPT

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 20.406 penyandang disabilitas di Sulsel dimasukkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dalam Daftar Pemiih Tetap (DPT) untuk pemilu tahun ini. Mereka yang masuk DPT itu beberapa di antaranya adalah pemilih dengan gangguan kejiwaan.
Komisioner KPU Sulsel Uslimin mengatakan, untuk pemilih yang mengalami gangguan jiwa, dimasukkan dalam kelompok tuna grahita. Jumlahnya sebanyak 2.491 orang.Tuna grahita sendiri adalah orang dengan keadaan keterbelakangan mental. Orang dengan gangguan kejiwaan yang di mana mentalnya bermasalah, dikelompokkan dalam jenis disabilitas ini.
Namun, tidak semua orang dengan gangguan kejiwaan yang masuk dalam DPT. Uslimin mengatakan, orang dengan gangguan jiwa berat yang tidak masuk dalam undang-undang, tentu tak dimasukkannya dalam DPT.
Orang yang mengalami gangguan jiwa yang bisa dimasukkan dalam DPT adalah orang-orang yang telah mengantongi jaminan dari rumah sakit atau dokter jiwa. Jaminan bahwa yang bersangkutan secara kejiwaan memungkinkan untuk mencoblos.
“Jadi kalaupun ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan masuk dalam DPT, itu dipastikan orang-orang yang sifat gangguan jiwanya kambuhan. Bukan permanen,” kata Uslimin.
Ia mengungkapkan bahwa orang dengan gangguan jiwa memiliki berbagai tingkatan stadium. Yang mengalami gangguan jiwa dengan stadium rendah dan mendapat jaminan, akan tetap diakomodir ke dalam DPT.
“Bawaslu juga mengimbau penyandang gangguan jiwa yang tidak permanen, harus diakomodir. Para penggiat HAM juga begiu. Kami akan menjaga semuanya mendapat perlakuan yang sama. Jadi mereka tidak separah yang ditakutkan orang. Jadi yang tidak mengenali dirinya sendiri, kita tidak kasih masuk,” jelasnya.

Tanggapan Pengamat

Tiga pengamat politik memberi tanggapan beragam dengan diundangnya warga yang mengalami gangguan jiwa untuk mencoblos. Dr Luhur A Prianto dari Unismuh menilai bahwa memilih itu hak konstitusional warga negara.
Negara harus hadir melindungi hak itu. Tetapi tentu ada persyaratan-persyaratan untuk menunaikan hak. Secara biologis misalnya, minimal 17 tahun atau telah menikah.
“Soal penggunaan hak itu di kalangan penderita gangguan mental, memang harus hati-hati. Harus jelas kriteria level penyakit kejiwaan yang membedakan pasien itu, bisa memilih atau tidak. Di level atau stadium gangguan kejiwaan tertentu, saya kira mereka bisa kehilangan hak pilihnya. Tergantung tingkat keparahan penyakit yang diderita,” ujar Luhur.
Sementara Dr Firdaus Muhammad yang juga dosen politik UIN Alauddin Makassar, mengemukakan bahwa upaya untuk mengajak pemilih yang mengalami gangguan jiwa itu tepat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih. “Tapi kondisinya membutuhkan pendampingan yang tetap jaga kerahasiaannya. Namun mengkhawatirkan sekiranya dimobilisasi,” ucap Firdaus.
Adapun dosen politik Unibos Dr Arief Wicaksoni berpendapat bahawa hal itu masih kontroversial. “Menurut saya, kalau dari substansi one man one vote tentu saja setiap suara menjadi sangat berarti. Apalagi jika suara yang tersedia ada sebanyak 2491 orang. Tapi di sisi lain, ada harapan dari regulasi bahwa setiap calon pemilih adalah individu yang sadar dengan pilihannya. Nah, kalau orang-orang yang sakit jiwa, atau minimal ‘alumni’ sebuah rumah sakit jiwa, saya kira tidak bisa juga dipastikan apakah mereka sudah sembuh atau sepenuhnya sadar, atau masih setengah sadar dalam menentukan pilihannya di TPS. Tentu hal itu akan berpengaruh terhadap demokrasi kita,” pungkas Arief. (nug-rif/rus/b)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top