PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Headline

KPK Minta Daerah Libatkan Kejaksaan-Kepolisian

MAKASSAR, BKM — Hari ketiga melakukan pendampingan kepada Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, Rabu (13/3),
Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubgah) KPK masih berkutat pada persoalan penertiban dan pengamanan aset.
Didampingi Sekretaris Provinsi Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo, dibahas soal penanganan aset yang bermasalah. Pertemuan kali ini melibatkan sejumlah stakeholder yang terkait pada penertiban aset. Di antaranya Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) dari kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Korwil VIII Korsubgah KPK Wilayah Sulawesi Adlinsyah Malik Nasution menjelaskan, pihak-pihak tersebut harus dilibatkan dalam penertiban dan pengamanan aset sesuai dengan kapasitas masing-masing.
“Jadi persoalan aset tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak. Butuh pelibatan aparat hukum dan lainnya,” ungkap Adlinsyah.
Jadi mekanismenya, kata dia, jika misalnya ada aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat sementara ada alas hak, maka yang dilibatkan adalah BPN untuk penerbitan sertifikat.
Sementara jika ada aset yang bersengketa dengan pihak ketiga, bisa dibawa penyelesaiannya ke kejaksaan sebagai pengacara negara.
Dan jika aset dikuasai oleh pihak ketiga misalnya, maka dilibatkan aparat kepolisian, dan seterusnya.
“Intinya kita mau semua daerah memperhatikan persoalan aset. Untuk menertibkan dan mengamankan aset itu, dibutuhkan berbagai stakeholder,” ungkapnya
Pj Sekprov Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo menjelaskan, yang dilakukan KPK tersebut merupakan salah satu rencana aksi yang untuk mendorong pemerintahan yang lebih baik.
Rencana aksi lainnya yang dilakukan adalah bagaimana mendorong pemanfaatan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti yang akan dilakukan hari ini, Kamis (14/3).
“Besok (hari ini) akan dilakukan pertemuan dengan KPK untuk optimalisasi pendapatan daerah di Bapenda,” jelasnya.
Jadi, lanjut dia, setiap tahun KPK memang melakukan pendampingan seperti ini. “Bulan depan masukmi deklarasi. Bulan lima sudah masuk aksinya. Sudah ada penilaian setiap bulan,” pungkasnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top