Headline

Kemendagri Panggil Pejabat Pemprov dan Pemkab Tator

MAKASSAR, BKM — Langkah kontroversial yang diambil Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, mengundang banyak reaksi. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Otonomi Daerah pun mengambil sikap.
Kemendagri melayangkan surat panggilan bernomor 95/Dit.FKKPD/SD.4/III/2019. Surat tertanggal 12 Maret itu perihal mengundang rapat sejumlah stakeholder untuk membahas persoalan di Tana Toraja. Pertemuan akan dilaksanakan, Kamis (14/3) di Ruang Rapat Direktur FKKPD lantai 14 Gedung Kemendagri, Jakarta.
Dari Pemprov Sulsel, ada tiga yang diundang. Yakni sekretaris provinsi, inspektur Inspektorat, dan kepala BKD. Sementara dari Pemkab Tana Toraja, di antaranya Bupati Nicodemus Biringkanae, Sekkab Tana Toraja, Inspektorat, dan BKPSDM.
Surat tersebut ditandatangani Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri Makmur Marbun, pada hari Rabu (13/3).
Di hari yang sama, Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin, meminta agar gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat segera turun tangan melakukan pengecekan verifikasi informasi. Juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan bupati Tator yang telah mengangkat dirinya sebagai pelaksana tugas (plt) Kadis Kesehatan.
Bahtiar mengatakan, jika informasi yang beredar luas di masyarakat benar, maka kebijakan bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN.
Menurut Bahtiar, sejatinya jabatan kepala Dinas Kesehatan (jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon IIb) adalah jabatan ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jabatan tersebut, jelas Bahtiar, hanya dapat diisi oleh ASN, baik sebagai pejabat defenitif maupun sebagai plt atau plh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepala daerah adalah jabatan politis, sehingga tidak dapat menduduki jabatan sebagai penjabat sementara (pjs), plt maupun plh pada jabatan ASN. Baik jabatan pimpin tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau yang biasa dikenal pejabat eselon I, pejabat eselon III, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV,” ungkap Bahtiar.
Seyogianya, kata dia, bupati Tana Toraja hati-hati membuat kebijakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.
Sebab tidak ada satu alasan pun, keadaan mendesak atau keadaan luar biasa yang memungkinkan yang bersangkutan melakukan diskresi di luar hukum untuk kasus plt kepala Dinas Kesehatan. Sehingga terpaksa jabatan tersebut harus dijabat oleh dirinya yang juga adalah kepala daerah.
“Masih tersedia cukup banyak pejabat Pemerintah Kabupaten Tator yang dapat ditunjuk sebagai plt atau plh,” jelas Bahtiar.
Sebagai bahan rujukan hukum, jelasnya, yaitu Pasal 234 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa kepala perangkat daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan.
Selain itu, memperhatikan surat edaran kepala Badan Kepegawaian Negara K.26-30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal kewenangan pelaksana harian, dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Diatur bahwa PNS atau pejabat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas, hanya dapat diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih di lingkungan kerjanya.
Di akhir keterangannya, Bahtiar menyampaikan bahwa secara hukum pejabat definitif, pelaksana tugas dan plh hanya dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.
“Solusinya adalah bupati Tator dapat menugaskan salah satu pejabat eselon II atau pejabat eselon III di lingkungan pemkab untuk menjabat sebagai plt atau sebagai plh,” kuncinya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top