Headline

BPJS Sisakan Tunggakan ke RS Rp150 Miliar


MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih terbebani oleh tunggakan pembayaran klaim ke sejumlah rumah sakit. Walaupun sudah ditekankan dan diingatkan untuk melaksanakan kewajiban membayar, tetap saja institusi ini belum bisa melunasinya.
Beberapa kali pertemuan antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pihak rumah sakit sudah digelar. Bahkan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Komisi E DPRD Sulsel turun tangan langsung membantu menyelesaikan persoalan ini.
Namun karena persoalan defisit yang dialami BPJS kesehatan, rumah sakit-rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS terpaksa masih harus gigit jari. Sebab pengajuan klaim mereka belum bisa dilunasi sepenuhnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Bachtiar Baso menjelaskan, setelah dilakukan pertemuan yang cukup intens dengan BPJS, sebenarnya sudah ada pembayaran tunggakan yang dilakukan. Namun tetap saja belum lunas semua.
“Saya tanya rumah sakit daerah, sudah ada yang dibayar dua bulan, tiga bulan. Tapi tetap saja masih ada yang tertinggal,” kata Bachtiar saat dihubungi BKM, Kamis (7/3).
Dari laporan yang masuk, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit di Sulsel masih tersisa sekitar Rp150 miliar, dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp400 miliar.
“Itu untuk seluruh rumah sakit di Sulsel. Termasuk rumah sakit daerah. Sebenarnya yang banyak utangnya BPJS itu di Wahidin (RS Wahidin Sudirohusodo). Tapi sudah mulai ada pembayaran. Cuma memang belum lunas,” terang Bachtiar.
Menyikapi persoalan ini, dia meminta deputi BPJS melakukan lobi ke Jakarta agar sisa Rp150 miliar itu diselesaikan paling lambat akhir Maret. Karena jika tunggakan pembayaran tidak diselesaikan, dikhawatirkan pelayanan di rumah sakit akan terpengaruh. Terutama dalam menyiapkan obat-obatan di rumah sakit.
Karena kalau sampai tidak dibayar, kemungkinan besar perusahaan farmasi yang menyuplai obat di rumah sakit menghentikan pasokannya. Begitu juga dengan jasa dokter seperti dokter spesialis. Itu tidak boleh tidak dibayar karena orang bekerja.
“Untuk saat ini, pelayanan di rumah sakit masih bagus. Cuma kalau sampai April tidak terbayar bisa mengganggu cash flow rumah sakit,” terangnya.
Lebih jauh dia mengatakan, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan pemeriksaan di rumah-rumah sakit. Tujuannya agar laporan untuk pengajuan klaim di rumah sakit sesuai dengan prosedur dan aturan main yang berlaku.
“BPKP turun melakukan pengawasan, karena pemerintah berharap tidak ada dana yang digelembungkan di rumah sakit. Tidak ada laporan fiktif. Jangan ada yang diakal-akali. Supaya pembayarannya betu-betul sesuai,” tandas Bachtiar.
Hal itu dilakukan, karena terindikasi ada rumah sakit yang bermain dalam laporan untuk pengajuan klaim di BPJS Kesehatan.
“Selama ini mungkin ada yang ditemukan, tapi tidak terlalu besar. Kalau tidak terlalu besar dikali banyak, besar juga nantinya. Tapi kita berharap tidak ada yang ditemukan,” imbuhnya.
Dia menekankan, pengawasan memang perlu dilakukan supaya BPJS dan rumah sakit melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. BPJS membayar utangnya, rumah sakit juga sadar bahwa pembayaran sesuai prosedur dan aturan main yang berlaku.
Dihubungi terpisah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji dr Mappatoba menjelaskan, khusus di rumah sakit yang dipimpinnya, tunggakan BPJS Kesehatan masih tersisa dua bulan.
“Sesuai pengajuan klaim, yang dibayar baru sampai September. Sementara Oktober dan November yang juga sudah diajukan klaimnya, sampai sekarang belum dibayarkan oleh BPJS,” kata dr Mappatoba, kemarin.
Dia melanjutkan, nilai klaim yang diajukan tapi belum dibayarkan sekitar Rp4 miliar. Atau berkisar Rp2 miliar sebulan.
Rerata rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS mengalami persoalan yang sama dengan RSUD Labuang Baji. Namun, kata Mappatoba, berdasarkan hasil pertemuan beberapa kali, BPJS Kesehatan berjanji akan segera melunasi tunggakannya ke rumah sakit setelah dana talangan dari pusat dikucurkan.
“Kalau informasi waktu rapat, Presiden Jokowi akan kucurkan sekitar Rp2,1 triliun Maret ini. Nanti April ada lagi. Janjinya begitu. Nanti kita lihat, karena ini kan baru tanggal 7. Mudah-mudahan betul itu supaya yang tertinggal itu bisa dibayarkan,” pungkas Mappatoba. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top