Headline

Mendikbud Janji Seluruh Guru Honorer Jadi ASN

MAKASSAR, BKM — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, berjanji mengangkat seluruh guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Data Kemendikbud, saat ini jumlah guru honorer se-Indonesia mencapai 15 ribu orang.
“Seluruh guru honorer bakal diangkat sampai habis. Tentunya yang memenuhi syarat. Memang bakal membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun ke depan,” tegasnya saat memberi sambutan melepas peserta Jalan Sehat Gebyar Pendidikan di Lapangan Hasanuddin, Makassar, Minggu (17/2).
Pada tahun 2019 ini, kata Muhadjir, guru honorer bakal diprioritaskan mengikuti program Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK). Pendaftaran bakal dibuka bulan Februari ini. “Program PPPK hanya untuk para guru honorer,” tegasnya.
Hanya saja, hingga saat ini beberapa daerah belum membuka proses pendaftaran PPPK. Termasuk Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar, dengan alasan ketidakjelasan penganggaran untuk gaji PPPK.
Terkait hal ini, Muhadjir kembali berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Nanti kita koordinasikan dan berikan pemahaman bagi yang belum membuka,” janjinya.
Terkait permasalahan pendidikan lainnya, seperti infrastruktur dan akses sekolah, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mendorong sistem zonasi sebagai pemecahan masalah.
“Diselesaikan dengan zonasi. Melalui zonasi bisa diketahui jumlah kekurangan guru, sekolah mana yang harus diperbaiki. Selama ini perencanaan pendidikan terlalu makro. Dengan zonasi masalah diselesaikan di zona masing masing. Penentuan zonasi dilakukan bersama Kemendikbud dan daerah,” jelasnya.
Untuk pemerataan guru, Muhadjir meminta secara rutin dilakukan mutasi. Termasuk mengirim guru berprestasi ke sekolah yang masih kurang tenaga kependidikannya.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mendukung sistem zonasi diterapkan di bidang pendidikan. Hal ini bisa mendorong pemerataan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan menyamakan standar masing-masing sekolah.
“Jadi nanti tidak ada lagi sekolah unggulan. Yang jelas kita samakan dulu standar masing-masing sekolah. Ini juga bisa menjadi solusi kemacetan di Makassar. Di mana selama ini kendaraan penjemput menumpuk di depan sekolah,” tutupnya.
Jalan Sehat Gebyar Pendidikan turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, serta Kadis Pendidikan Kota Makassar Abdul Rahman Bando.
Dalam menyapa peserta jalan sehat ini, gubernur berpesan kepada masyarakat yang hadir untuk tidak terpancing dengan isu ataupun berita-berita hoax. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019.
Pentingnya seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pesta demokrasi sebaik-baiknya, damai, sejuk, dan aman. Sementara kaum terdidik (pelajar) diharap tidak mudah terprovokasi dengan fitnah maupun ujaran kebencian yang begitu kencang tersebar di tahun politik ini.
“Semua masyarakat dan kaum terdidik di Kota Makassar dan Sulsel harus ikut terlibat dalam menjaga kesuksesan dan keberlangsungan kepemimpinan nasional yang selama ini begitu peduli terhadap pembangunan dunia pendidikan. Baik secara sumber daya manusia maupun infrastruktur,” pesannya.
Paling terpenting yang ditegaskan NA, semua anak-anak muda kaum terdidik khususnya untuk ikut berpartisipasi di pemilu serentak ini. Tidak golput, dan datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).
“Jangan ada yang golput. Satu suara kita sangat menentukan bagi keberlangsungan kepemimpinan nasional yang kita sayangi,” pungkasnya. (rhm-arf)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top