PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Headline

Pemprov Dilematis

KENDATI Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan jadwal penerimaan PPPK, namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sulsel belum membuka pendaftaran. Padahal, jadwal pendaftaran yang ditetapkan pusat adalah 10-16 Februari.
Alasannya, kata Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo, pihaknya baru akan membuka rekrutmen setelah penggajiannya jelas. Termasuk biaya tes atau seleksinya, apakah akan dibebankan ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
“Ini sampai sekarang belum jelas. Semoga dalam waktu dekat adami kejelasannya tentang penggajian dan pendanaan. Rata-rata kabupaten kota juga masih wait and see, atau menunggu perkembangan seperti apa,” ungkap Ashari, Senin (11/2).
Dia mengemukakan, pihaknya akan segera mengumpulkan kabupaten/kota untuk menyikapi persoalan itu.
“Kemungkinan kita akan kumpul kabupaten/kota untuk sikapi. Minggu depan ada Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia. Minggu ini juga ada rakor kepegawaian di Surabaya bicarakan tuntutan honorer eks K1 dan K2,” katanya.
Lelaki yang juga menjabat kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel itu mengatakan, Pemprov Sulsel dilema dengan kebijakan pusat itu.
Di satu sisi, Pemprov Sulsel sama sekali tidak menganggarkan penggajian untuk PPPPK melalui APBD 2019. Di sisi lain, jika dilimpahkan ke daerah, tidak mungkin ditolak.
“Ada kejelasan anggaran dulu. Kita lihat perkembangan dulu. Masalahnya akan banyak menguras keuangan. Karena gaji serta tunjangannya setara dengan ASN,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menegaskan pusat dan daerah itu sama. Harus satu komando. Aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat jangan sampai dilabrak. Termasuk soal perekrutan PPPK.
“Jika diinstruksikan dibuka, kita buka. Soal anggaran, harus dicari solusinya. Kalau kita tidak ada soal,” kata Nurdin.
Mantan bupati Bantaeng dua periode itu mengemukakan, jika memang akan dibebankan ke daerah, pihaknya harus diskusikan dulu dengan DPRD. Karena anggaran keluar lewat APBD yang disahkan oleh DPRD. Jika disetujui, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mempercepat pengesahan APBD Perubahan. (rhm/rus)

www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top