Headline

Daerah Kompak tak Buka Seleksi PPPK


MAKASSAR, BKM — Sejatinya, sejak 8 Februari 2019 telah dimulai tahapan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, sebagian besar daerah di Sulsel kompak belum melaksanakannya sama sekali.
Yang jadi persoalan adalah dari mana mendapatkan uang untuk membayar gaji mereka. Seperti di Kabupaten Bantaeng.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hasbuddin Chattab, mengatakan Pemkab Bantaeng belum membuka penerimaan PPPK. Alasannya, sampai saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari Kemenpan RI.
“Kami belum buka pendaftaran karena belum ada juknis dari Kemenpan,” kata Hasbuddin yang juga sekretaris BKPSDM Bantaeng, kemarin.
Hasbuddin didampingi Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian PNS Herawati menjelaskan, sesuai jadwal yang diterima dari Kemenpan RI via grup WA BKPSDM Indonesia, pengumuman penerimaan tanggal 8-16 Februari 2019. Tes seleksi 23-24 Februari. Pengumuman hasil 1 Maret.
Adapun rencana jumlah yang akan diterima khusus tenaga honorer K2 sebanyak 355. Terdiri atas guru 346 orang, dan penyuluh pertanian sembilan orang. Sementara untuk tenaga kesehatan tidak ada kuotanya. Karena semua sudah lulus pada seleksi CPNS 2018.
Bupati Bantaeng H Ilham Syah Azikin, meminta BKPSDM untuk secepatnya mengambil langkah-langkah antisipatif.
Hasbuddin menekankan, bahwa sekali lagi, Pemkab Bantaeng belum menerima juknis terkait penerimaan PPPK. Baik mengenai persyaratan, teknis seleksi, maupun penggajiannya.
Hal yang sama berlangsung di Kabupaten Enrekang. Hingga Senin (12/2), pemerintah setempat belum juga memulai tahapan seleksi penerimaan PPPK. Sebab belum ada kejelasan sumber dana yang akan digunakan untuk membayar gaji mereka.
“Enrekang belum buka pendaftaran PPPK, karena belum jelas sumber penggajiannya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Haidar melalui telepon selularnya, Senin (11/2).
Menurutnya, jika pemerintah pusat yang akan menanggung gaji PPPK, pihaknya akan segera membuka pendaftaran. Sebab Pemkab Enrekang sudah menuntaskan pembahasan APBD 2019, dan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk gaji PPPK.
”Kalau pusat mau tanggung gajinya, kita segera buka pendaftaran.Kita tidak berani buka kalau tidak jelas. Takutnya muncul persoalan baru,” cetusnya.
Apalagi, lanjutnya, gaji para PPPK tersebut nantinya sama besar dengan yang diperoleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkab Enrekang mendapatkan kuota PPPK tahap I sebanyak 181 orang. Terdiri dari honorer K2 dan penyuluh pertanian yang bekerja sama dengan pemkab setempat selama ini.
“Untuk tahap I pertama Enrekang punya jatah 181 orang. Jika dihitung, gaji mereka bisa mencapai Rp2 miliar,” jelas Haidar.
Terpisah, legislator Hanura Enrekang A Hendra menyesalkan pihak eksekutif jika tidak membuka pendaftaran PPPK. “PPPK dan ASN sumber gajinya sama dari APBN. Cuman bedanya PPK tidak dapat gaji pensiun, tapi ada pesangon. Jadi apa bedanya PPPK dengan ASN. Otomatis pendanaanya itu ditalangi APBN. Kalau saya, rugi pemkab kalau menyia-nyiakan kesempatan ini,” ujar anggota dewan dua periode ini.
Di Sinjai, proses seleksi PPPK juga belum dilakukan. Haerani Dahlan selaku kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Sinjai, mengaku belum menerima informasi resmi terkait pendaftaran PPPK.
“Belum ada sama sekali informasi pendaftaran yang kami terima,” tulis Haerani Dahlan melalui WhatsApp, kemarin.
Hingga saat ini, Haerani Dahlan mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Karenanya, mantan kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tatalaksana Pemkab Sinjai ini mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar terkait pendaftaran PPPK.
Di Kabupaten Gowa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga belum memulai seleksi penerimaan PPPK. Kepala BKPSDM Muh Basir, berdalih masih banyak hal yang perlu disinkronkan terkait perekrutan ini.
Meski begitu, Gowa sudah mendapatkan kuota PPPK sebanyak 574 orang. Masing-masing 510 tenaga guru, satu orang tenaga kesehatan, dan 63 penyuluh pertanian. Sementara jumlah honorer K2 (kategori dua) Pemkab Gowa saat ini tercatat sebanyak 799 orang.
”Jumlah kuota yang didapat masih belum sebanding dengan jumlah honorer di Gowa. Namun tidak bisa dipaksakan untuk ditambah, sebab kuota ini langsung dari Kemenpan-RB. Selain itu, di antara honorer ini masih ada diantaranya yang memang belum terverifikasi. Mereka belum tercatat ke dalam database, sebab baru mengabdi dua atau tiga tahun,” jelas Basir usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Gowa, Senin (11/2).
Seperti halnya daerah lain, persoalan yang membelit dalam penerimaan PPPK di Kabupaten Gowa adalah anggaran untuk membayar gajinya.
”Kita terkendala di anggaran gaji untuk 574 PPPK nantinya. Saya belum jelas akan ketentuan dari pusat. Soalnya anggaran kita terbatas dan masih akan dihitung dulu oleh keuangan daerah. Karena itu, untuk di Gowa kami belum bisa membuka penerimaan itu sebelum jelas penggajiannya. Gajinya dari mana?” cetus Basir.
Jika diestimasi per orang dari 574 PPPK akan menerima gaji sebesar Rp3 juta per bulan, maka total Pemkab Gowa butuh Rp1.722.000.000 per bulan. Atau Rp20.664.000.000 untuk satu tahun.
“Kita mau ambil dari mana itu. Sementara APBD 2019 sudah terbagi-bagi sesuai peruntukkannya. Makanya kami belum berani menerima PPPK jika belum ada kejelasan anggaran dari pusat,” tandas Basir.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan, pihaknya tidak menolak untuk melakukan penerimaan PPPK. Hanya saja, yang ia pertanyakan adalah sistem penggajiannya yang dibebankan kepada daerah.
Sebab, menurut Danny, karena anggaran untuk tahun 2019 sudah ditetapkan. Sedangkan keputusan untuk merekrut PPPK dilakukan seusai penetapan anggaran. Sehingga tak ada anggaran yang telah ditetapkan untuk penggajian PPPK.
Namun, Danny juga kembali menegaskan bahwa penganggaran penggajian PPPK nantinya bisa dialokasikan dalam APBD-Perubahan di bulan September tahun ini. Sehingga pengangkatan PPPK tak memiliki masalah.
“Saya kira uang bukan penghalang. Kalau ini perintah negara, kita harus ikuti. Makanya, kalau kita hitung waktunya, April atau Juni sudah ada pengumuman, pengangkatan itu biasanya Oktober. Jadi begitu diangkat, pas juga sudah dianggarkan,” jelas Danny, kemarin.
Kepala BKD Kota Makassar Andi Siswanta Attas berpendapat hampir serupa. Ia mengatakan, beberapa pemerintah daerah, termasuk Makassar sebenarnya bukan menolak. Hanya mempertanyakan anggaran untuk gajinya.
Beberapa pemerintah daerah, termasuk Makassar, dikatakannya cukup terbebani dengan penggajian PPPK yang dibebankan kepada daerah. Padahal anggaran 2019 sudah ditetapkan, dan tidak ada anggaran untuk PPPK.
Namun, Siswanta menegaskan pihaknya tetap akan melakukan perekrutan. Ia pun berharap jika penggajian PPPK nantinya bisa dimasukkan di APBD-P.
“Yang kita pertanyakan itu dulu soal penggajiannya. Bagaimana nanti kalau April misalnya sudah dilantik, mereka tidak akan bisa dapat gaji. Kalaupun mau dapat gaji, harus tunggu anggaran perubahan dulu. Makanya, saya harap anggaran perubahan nanti sudah ada dianggarkan untuk PPPK,” jelas Siswanta.
Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi BKD Kota Makassar Abd Kadir Masri, mengatakan hingga saat ini belum ada link mengenai pendaftaran. Dirinya juga belum menerima perintah dari pusat untuk membuka pendaftaran. Namun, jika link pendaftaran sudah ada, maka pihaknya siap melaksanakan.
“Kita tunggu saja beberapa hari ini. Kalau sudah ada link dari pusat, kita siap melaksanakan. Cuma sekarang memang belum ada. Nanti kalau sudah ada juga kita akan umunkan,” kata Kadir. (wam-din-sar-nug/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top