PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Headline

Tiga Terdakwa Terancam Hukuman Maksimal 20 Tahun

Sidang Perdana Dugaan Korupsi Proyek MAN IC

SIDANG perdana dugaan korupsi pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (7/2). Tiga orang terdakwa didudukkan di kursi pesakitan,
Mereka adalah Alimuddin Anshar selaku Direktur PT Syafitri Perdana Konsultan. Andi Muhammad Zainul Yasni sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Serta Hendrik Wijaya yang merupakan rekanan dan dirut PT Cahaya Insan Persada.
Dalam dakwaan yang dibacakan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdullah, ketiga terdakwa disebut melanggar pasal 2 ayat (1). Junto Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Dalam pembangunan asrama putra dan putri MAN IC, banyak terjadi keropos beton. Banyak yang retak. Indikasi bangunan tidak memenuhi persyaratan. Ahli kategorikan tidak memenuhi aspek muatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan,” kata Abdullah dalam dakwaannya.
Selain dakwaan primer, tiga terdakwa juga didakwa subsidair pada pasal pasal 3, junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hukuman maksimal dalam dakwaan jaksa ini maksimal 20 tahun penjara. Namun, dakwaan ini ditolak oleh Tadjuddin Rachman, salah satu pengacara terdakwa Alimuddin Anshar.
“Berhubung karena baru hari ini kami menerima dakwaan, jadi kami mohon untuk mempelajari dakwaannya dulu. Kemungkinan kami ajukan eksepsi,” kata Tadjuddin kepada Ketua Majelis Hakim Yamto Susena.
Dalam dakwaan jaksa tersebut, dari dugaan korupsi pembangunan MAN IC di Gowa ini, total ada kerugian negara sebesar Rp7.257.363.637,00 yang diaudit oleh BPKP Sulsel.
Menurut Tadjuddin, kerugian negara yang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu berbeda dengan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebut bahwa tidak ada kerugian negara dalam proyek pembangunan ini.
“Ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang dibanding BPKP menyangkut kerugian negara. Putusan itu menyatakan sudah tidak ada kerugian negara. Hal itu yang akan saya jadikan bahan eksepsi untuk menyatakan klien saya tidak patut lagi dijadikan terdakwa,” tandasnya. (mat/rus)

www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top