Kriminal

Dakwaan JPU Dinilai Keliru dan Cacat Hukum


BKM/RAHMAT EKSEPSI-Terdakwa mantan ketua DPRD Enrekang H Banteng Kadang hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (7/2). Aliyas Ismail selaku penasihat hukum terdakwa membacakan eksepsinya.

MAKASSAR, BKM — Sidang kasus dugaan penyimpangan dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Enrekang kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (7/2). Agendanya pembacaan nota keberatan (eksepsi).
Alias Amin selaku penasihat hukum mantan Ketua DPRD Enrekang H Banteng Kadang, menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) keliru dan cacat hukum. Juga terkesan diskriminatif dan tebang pilih.
Sebab, dalam perkara ini ada 27 anggota DPRD yang mesti ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan justru malah ketiga unsur pimpinan DPRD saja yang dijadikan terdakwa dalam kasus ini.
“Uraian dakwaan JPU tidak cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Sebab kelupaan mencantumkan salah satu unsur dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP, dapat membatalkan dakwaan demi hukum,” ujar Aliyas Ismail dalam eksepsinya.
Sedangkan mengenai kerugian negara yang diakibatkan dalam perkara ini, lanjut Aliyas Ismail, dinilai tidak sah. Sebab ada dua hasil audit perhitungan yang dianggap terdapat perbedaan.
Di mana hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPK sebesar Rp402.165.400. Sedangkan hasil audit BPKP sebesar Rp3.051.110.700. Rinciannya, tahun 2015 sebesar Rp2.001.016.050. Tahun 2016 sebesar Rp1.050.094.
“Dengan adanya perbedaan hasil audit tersebut, tentu saja menimbulkan persoalan hukum,” tandasnya.
Seharusnya, menurut Aliyas, yang dijadikan dasar hasil audit ialah BPK, bukan BPKP. Sehingga secara hukum surat dakwaan JPU dianggapnya batal demi hukum dan tidak dapat diterima.
“Kami meminta kepada majelis hakim agar surat dakwaan JPU tersebut dibatalkan, dan tidak dapat dilanjutkan,” cetusnya.
Sementara terdakwa penyelengara bimtek Nurul Hasmi, mantan sekretaris DPRD Enrekang Sangkala Tahir, dan dua mantan wakil ketua DPRD Enrekang Arfan Renggong serta Mustiar Rahim, batal mengajukan eksepsinya. Mereka beralasan, akan menuangkan eksepsi dalam pembelaannya (pledoi).

Panitia Didakwa Bersalah

Disidang terpisah, salah satu terdakwa lainnya yakni panitia penyelengara bimtek Gunawan, didakwa bersalah oleh JPU.
JPU Mudazzir dalam dakwaannya, menyatakan Gunawan dianggap telah bekerja sama dengan mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, dan dua wakilnya Arfan Renggong dan Mustiar Rahim, serta mantan Sekwan Sangkala selaku kuasa pengguna anggaran.
“Terdakwa sebagai fasilitator penyelenggara menyelenggarakan 22 bimtek, baik itu workshop yang tidak sesuai dengan Permendagri nomor 34 tahun 2013, serta surat edaran mendagri nomor 160 tahun 2013,” kata Mudazzir di PN Tipikor Makassar, Kamis (7/2).
Gunawan didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) junto Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hukuman maksimal dalam dakwaan ini 20 tahun penjara. Selain Gunawan, dua fasilitator penyelenggara lainnya yang didakwa sama, yakni Nurul Hasmi dan Muhammad Nawir. “Total kerugiannya sekitar kurang lebih Rp3 miliar, yang secara berangsur-angsur telah dikembalikan,” ujar Mudazzir. (mat/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top