Berita

Berkunjung ke BPSPL Makassar, Komisi IV DPR RI Rangkum Data Jenis Ikan Dilindungi


Komisi IV DPR RI saat melihat jenis pari yang dilindungi saat berkunkunjung ke BPSPL Makassar, Rabu (6/2/2019).

MAKASSAR,  BKM — Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker)  spesifiknya ke Kantor Balai Pengelolaaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (6/2/2019).

“Kunjungan kerja tim ini bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan serta merangkum data dan informasi terkait pelaksanaan pelestarian dan perlindungan jenis ikan yang dilindungi, dan nantinya akan menjadi salah satu acuan referensi dalam perancangan Undang-Undang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi di depan anggota Komisi IV DPR RI.

Menurut Brahmantya, peran KKP dalam upaya pelestarian dan perlindungan jenis ikan ini sudah lama dilaksanakan oleh ditjen yang dipimpinnya.

Beberapa program kegiatan terkait yang dijalankan yakni pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi berupa monitoring populasi dan upaya pelestarian, perlindungan habitat, penanganan biota laut dilindungi yang terdampar, serta pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari melalui pelayanan rekomendasi pemanfaatan hiu-pari bagi masyarakat ataupun stakeholder yang memanfaatkan komoditi tersebut.

Selain itu, lanjutnya,  pihaknya telah memberikan bantuan fasilitas penangkaran dan fasilitas pendukung lainnya kepada 8 kelompok penggiat konservasi untuk jenis penyu, kuda laut, hiu paus, dan terumbu karang.

Bahkan,  mereka juga telah mengembangkan model database sebaran dan jenis ikan dalam sistem digital yakni Sistem Informasi Data Ikan Dilindungi (SIDIDI).

“Upaya yang telah dilakukan oleh KKP dalam program konservasi jenis ikan diantaranya menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan Keputusan Menteri KP (terancam punah, langka, endemik, fekunditas rendah dan populasi turun drastis) ;melindungi habitat penting (daerah pemijahan, daerah mencari makan) menjadi kawasan konservasi; melindungi jalur migrasi biota (zona alur dalam RZWP3K, RTRLN); mengembangkan dan menangani kasus-kasus biota perairan terdampar (lumba-lumba, dugong, paus); penerapan kuota penangkapan untuk pengendalian perdagangan internasional; menerapkan ketentuan konvensi internasional untuk jenis ikan perdagangannya diatur secara internasional (CITES), ” papar Brahmantya.

Agenda kegiatan kunjungan kerja Komisi IV meliputi audiensi terhadap pengusaha hiu-pari terkait pemanfaatan hiu dan pari di wilayah Sulawesi, peninjauan langsung proses pelayanan rekomendasi pemanfaatan hiu dan pari serta penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan pelestarian dan perlindungan terhadap jenis ikan dilindungi oleh Undang-undang dan turunannya.

Dalam Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini BPSPL Makassar juga mengundang UPT KKP dan instansi daerah lain yang berada di wilayah Sulawesi, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, BBKIPM Makassar, BRPBAP3 Maros, Pangkalan PSDKP Bitung, PPN Untia, Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Politeknik Bone, SUPM Bone, serta beberapa pengusaha pemanfaat hiu-pari di wilayah Makassar.

Kunker ini juga didampingi langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP,  Brahmantya Satyamurti Poerwadi.  Sedangkan tim Panitia Kerja diketuai Wakil Komisi IV DPR RI, Roem Kono.

Sekadar diketahui,  dalam upaya pelestarian dan perlindungan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan upaya yang sudah dilakukan selama ini dapat menjadi masukan konkret Rancangan Undang-undang khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hayati baik yang diteresterial maupun yang akuatik agar dapat dipisahkan kewenangannya untuk lebih fokus dalam hal pengelolaan maupun penanganannya. (rilis)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top