PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Kriminal

Lelang Alkes RSUD Haji Dilapor ke Kejati

MAKASSAR, BKM — Pelaksanaan lelang proyek alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji tahun 2018 menuai masalah. Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM Perak) mengadukan kegiatan senilai Rp22.859.000.000 itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Pelaporan dilakukan, Rabu (9/1).
Ada 14 poin yang dilaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang merugikan keuangan negara.
Yang menjadi perbincangan hangat dan menuai kritikan, yakni adanya isu Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan Kejati Sulsel dalam membalas surat permohonan pendapat hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Haji Makassar, untuk dilakukan proses PBJ dengan metode lelang.
Sebab, LO balasan dari Kejati Sulsel dijadikan dasar serta dalih pihak RSUD Haji Makassar untuk melakukan metode lelang ULP, bukan e-catalog. Hal itu berdasarkan berita acara RKA DAK Kesehatan 2018 yang sudah dibuat dan ditandatangani pihak RSUD Haji Makassar bersama dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
Semua paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa harus lewat metode e-Katalog. Namun, pihak RSUD Haji ngotot dilakukan secara lelang.
“Padahal ada petunjuk teknis Permenkes No 63 Tahun 2014 dan PP LKPP No.6 tahun 2016 tentang Pengadaan Alkes secara e-catalog dan e-purchasing. Aturan tersebut berlaku khusus dalam pengadaan alkes dengan metode e-catalog. Bukan dilakukan secara metode lelang,” ujar Masran Amiruddin, Wakil Ketua LSM Perak Sulsel, Kamis (10/1).
Masran menegaskan kalau produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan. Jika tidak, maka itu melanggar. Nantinya bisa jadi tindakan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.
“Jangan mencari pembenaran untuk mengesahkan PBJ Alkes ini secara metode lelang. Apalagi berlindung di belakang LO untuk mencari pembenaran agar memuluskan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi,” tukas Masran.
Ketua Dewan Pembina LSM Perak Akhmad Rianto, mengatakan LO tersebut cuma pendapat hukum. Ibaratnya keterangan ahli, bukan alasan untuk menggugurkan peraturan yang sudah ada.
“Isi LO berupa argumentasi terhadap norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir atau kurang jelas. Biasanya outputnya adalah berupa rekomendasi terhadap apa yang dimintakan. Jadi tidak benar itu kalau LO dijadikan dasar hukum,” jelas Akhmad Rianto.
Dari balasan surat Kejati Sulsel kepada RSUD Haji Makassar, tidak ada tembusan surat ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Kementerian Keuangan RI.
Kuat dugaan LSM Perak, Kemenkes dan Kemenkeu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan dilakukannya lelang terhadap beberapa item. Padahal dua kementerian tersebutlah yang seharusnya dimintai pertimbangan.
“Dengan diabaikannya RKA yang sudah dibuat dan disetujui bersama, terlebih lagi aturan Permenkes dan PP LKPP, kami duga tidak dijadikan dasar dalam Pengadaan Alkes,” ungkapnya.
Dalan proyek PBJ Alkes ini, ada enam paket pekerjaan. Namun, hanya dua paket pekerjaan yang dilakukan secara metode e-catalog. Yakni paket prasarana berupa ambulans dan alat kesehatan CSSD. Anggarannya sebesar Rp3,2 miliar.
Sedangkan empat paket pekerjaan sisanya, yakni berupa alat kesehatan yang terdiri dari beberapa item dengan mencapai total anggaran Rp19 miliar. Dilakukan dengan metode lelang ULP.
Diduga bahwa usulan barang alkes yang dibutuhkan, namun yang dilelang tidak sesuai kebutuhan. Contohnya, pengadaan alkes ICU dengan item laparoscopy buatan Jerman yang harganya mencapai Rp3 miliar. Namun, alat tersebut hanya disimpan di gudang karena tidak terpakai.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin, membenarkan adanya laporan dari pihak LSM Perak.
“Laporannya sudah kita terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya singkat, kemarin. (mat/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top