PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Politik

Arumahi: Kami Punya Waktu Tujuh Hari Melakukan Telaah

MAKASSAR, BKM–Panglima Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi (PAS 08) Wilayah Sulsel, Ryan Latief melaporkan tiga kepala daerah aktif ke Bawaslu Sulsel, Kamis (10/1). Ketiga pejabat yang dilapor masing-masing seorang gubernur dan dua wali kota di Sulsel. Ketiganya diduga melakukan pelanggaran kampanye.

LAPORAN: ARIF SITUJU
EDITOR: HAMZAH SAMAL

“Ini masih kategori dugaan. Salah benarnya kita serahkan ke Bawaslu,” kata Ryan Latief di Bawaslu Sulsel. Dia menyebutkan ada beberapa poin yang telah dilaporkan. Namun tidak ingin menyebutkan secara detail karena itu masih dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut. “Ada beberapa poin yang kami akan laporkan,” sebutnya.

Salah satu pelanggaran yang dia anggap pelanggaran dimana, mereka telah menggunakan fasilitas negara dan simbol-simbol dukungan. Bahkan Ryan memperlihatkan klipin dari beberapa media foto mereka menggunakan simbol dukungan kepada calon Presiden pasangan nomor urut 1, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Salah satunya, menggunakan fasilitas negara dalam hal berkampanye, kami lihat kami telusuri masalah waktu. Termasuk simbol, seragam dan pakaian. Menghadiri pelantikan tim dan relawan,” ujarnya.

Saat ini FAS 08 melakukan komunikasi dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk mengawal laporan relawan yang ada di Sulsel. “Kita berkoordinasi dengan pak Dasko di BPN, saya selaku panglima Pas08 akan melakukan konsultasi,” ucapnya. Jika dikemudian hari, laporan relawan FAS ini tidak digubris, pihaknya juga berupaya untuk melakukan upaya hukum lain dengan naik satu tingkatan di Bawaslu Sulsel.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, La Ode Arumahi menyebutkan setiap laporan yang masuk, dia memiliki waktu tujuh hari untuk diteliti dan ditelaah apakah sudah lengkap syarat-syaratnya atau tidak. “Waktu kami ada tujuh hari harus ada kepastian apakah diteruskan atau dihentikan,” katanya.

Dia menyebutkan jika kasus laporan tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi pertama syarat formilnya kedua syarat meteril dan itu nantinya akan dibahas dengan Gakkumdu Bawalsu Sulsel. “Tentu kewajiban kami di Bawaslu akan melihat laporan itu dari dua aspek, pertama syarat formilnya kedua syarat meteril. Dari dua aspek itu, setelah kita lihat, kita kaji dan akan dibahas oleh pimpinan Bawaslu bersama Gakkumdu,” ujarnya. Jika dari salah satunya, kata Laode Arumahi tidak memehuhi bisa dihentikan. “Biasanya kalau dihentikan, ada syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya syarat formil atau materilnya,”pungkas Arumahi. (rif/cha/B)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top