Headline

Klaim BPJS tak Dibayar, RS Pinjam Uang Bank


MAKASSAR, BKM — Sejumlah rumah sakit daerah mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tak terkecuali rumah sakit milik Pemprov Sulsel. Seperti RS Labuang Baji dan Rumah Sakit Haji Akibatnya, kualitas pelayanan di dua rumah sakit itu menurun.
Di RS Labuang Baji misalnya, klaim BPJS yang tidak terbayarkan adalah periode Agustus dan September. Sementara untuk periode Oktober hingga Desember, hingga saat ini masih dalam proses revisi penyusunan laporan.
Sebenarnya, pihak rumah sakit sudah mengajukan pembayaran klaim untuk triwulan terakhir 2018 lalu. Namun dikembalikan karena ada yang harus dilengkapi serta diperbaiki.
Direktur RS Labuang Baji dr Andi Mappatoba mengatakan, klaim BPJS untuk Agustus hingga September yang belum dibayarkan berkisar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar.
“Jika diperkirakan pembayaran klaim setiap bulan berkisar Rp2 miliar lebih. Artinya, dua bulan bisa mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar,” ujarnya, kemarin.
Mappatoba mengklaim, sejauh ini pihaknya sudah mengikuti standar aturan yang berlaku. “Kita sudah sesuai aturan Permenkes Nomor 28. Disebutkan, setiap pengajuan klaim per bulan dilakukan sebelum tanggal 15, atau dua minggu hari berjalan,” terangnya.
Terkait masalah keterlambatan klaim, kata dia, pihaknya sudah mengantisipasi sejak dini. Karena dari awal pihaknya sudah menyampaikan jika masih ada perbaikan akan dikonfirmasi secepat mungkin.
“Kami selama ini aktif dalam merespon dan berkoordinasi dengan pihak BPJS” imbuhnya.
Mappatoba mengemukakan, selama ini sistemnya kalau pembayaran klaim bulan Juli, maka segera diproses Agustus. Demikian seterusnya.
Dia mengaku, akibat keterlambatan pembayaran klaim, pelayanan di Rumah Sakit Labuang Baji jadi terganggu. Terutama dalam penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, hingga gaji pegawai medis.
“Meski begitu, kami tetap memaksimalkan pelayanan dengan baik. Yang utama bagi kami pasien tidak boleh tidak tertangani,” tandasnya.
Untuk obat, Mappatoba mengaku masih bisa sedikit bernafas lega. Karena masih ada stok yang bisa digunakan hingga akhir Februari.
Persoalan yang sama dikeluhkan Direktur Rumah Sakit Haji drg Haris Nawawi. Secara nominal, dia tidak tahu pasti besaran tunggakan BPJS di rumah sakit yang dipimpinnya.
Namun sama dengan Labuang Baji, keterlambatan pembayaran sekitar dua bulan. “Miliaran pastinya. Tapi saya tidak tahu pasti nilainya,” ujarnya.
Menyikapi persoalan itu, dia memutuskan untuk mengambil pinjaman ke bank menutupi berbagai kebutuhan operasional rumah sakit. Pinjaman itu nantinya akan ditutupi uang dari BPJS saat klaimnya sudah cair.
“Jadi modelnya kami pihakketigakan. Nanti bank yang berurusan melakukan penagihan ke BPJS,” terangnya.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah kembali menyayangkan tunggakan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.
“Kasihan rumah sakit terganggu pelayanannya. Tidak bisa melakukan tindakan medis yah,” katanya di sela-sela prosesi acara mappasili putra bungsunya di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, Rabu (9/1).
Dia mengaku secepatnya akan memanggil BPJS menanyakan persoalannya. “Saya lagi mau panggil BPJS ini. Tunggakannya di beberapa rumah sakit harus kita perjelas,” tandasnya. (rhm/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top