Kriminal

Jaksa Sita Bukti Pembayaran Lampu Jalan


MAKASSAR, BKM — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menyita barang bukti tambahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya apda 144 desa di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016-2017.
Dalam penyidikan kasus ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing mantan Kabid BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa) Andi Baharuddin Patajang, dan rekanan dari CV Binanga Haeruddin.
Kepala Seksi Penyidikan bidang Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Sulsel A Faik Wana Hamzah, membenarkan bila tim penyidik telah menyita barang bukti tambahan. “Barang bukti yang sudah kita sita berupa invoice (bukti pembayaran) lampu jalan,” ujar A Faik Wana Hamzah, Selasa (8/1).
Barang bukti yang disita tersebut diperoleh dari distributor pabrikan lampu jalan. Penyidik ingin memastikan serta mengetahui nilai kerugian negara dalam kasus yang kini tengah diproses di tahap penyidikan.
Dalam penyidikan kasus ini, ditemukan adanya indikasi mark up harga. Berdasarkan barang bukti tersebut, penyidik telah menemukan adanya selisih harga keuntungan yang berdampak pada timbulnya kerugian negara.
Faik menuturkan, pada tahun 2016 dan 2017, Pemkab Polman telah mengucurkan anggaran untuk harga lampu jalan dalam pagu anggaran tahun 2016-2017 sebesar Rp23.500.000 per unit. Sedangkan harga pabrikannya sebesar Rp14 juta per unit.
Biaya PPN dan PPh sebesar Rp2.500.000. Biaya pemasangan lampu jalan sebesar Rp1 juta per titik. Keuntungan wajar yang seharusnya diperoleh oleh rekanan, menurut Faik, sebesar 15 persen.
“Berarti total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp20.300.000 per unit,” ujar Faik.
Namun, berdasarkan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik, ada dugaan mark up harga dengan selisih sebesar Rp3.200.000 per unit. Sehingga estimasi kerugian negara yang ditemukan, berdasarkan hasil perhitungan penyidik ialah Rp3,2 juta x 1.440 unit lampu di 144 desa. Sehingga totalnya Rp4,6 miliar.
Hanya saja, kata Faik, saat ini penyidik masih menunggu hasil audit perhitungan dari ahli BPKP guna memastikan nilai pasti besaran kerugian negara dalam kasus ini.
“Kita tinggal tunggu hasil perhitungan BPKP untuk memastikan besaran kerugian negaranya,” tandasnya. (mat/rus)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments
To Top