PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Sulselbar

Bukan Rekayasa, Ini Data Riil Penerima BPJS Gratis 2019 di Sidrap

SIDRAP, BKM — Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS merupakan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan dijabarkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Sebagai salah satu program strategis Nasional, JKN BPJS tentu wajib di dukung secara keberlanjutan tak hanya dipusat juga harus di daerah termasuk Sidrap.

Oleh karena itu pada bulan Desember tahun 2018 yang lalu telah diteken Memorandum of Understanding dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan BPJS dan menetapkan jumlah Kepesertaan BPJS yang dibiayai dari dana Integrasi APBD Sidenreng Rappang dan APBD Provinsi Sulsel Tahun 2019.

Tahun 2019 ini, pemerintah kabupaten Sidrap telah mencover penerima manfaat Sebanyak 72.132 jiwa atau meningkat 15 Persen, dibanding Tahun sebelumnya yang hanya 62.577 Orang dengan total Anggaran dialokasikan Sebesar Rp.13,2 Milyar Lebih.

Bupati Sidrap Dollah Mando menyebut pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.

Terkait polemik mengenai BPJS yang akhir-akhir ini berkembang, Dollah menepis tudingan pihak tak bertanggungjawab bahwa Pemda mencabut program BPJS Gratis.

“Program JKN-KIS/BPJS gratis ini adalah program pusat. Pemda tidak berwenang, apalagi mencabut kepesertaan warga miskin yang iurannya sudah ditanggung pemerintah,” tegasnya, Sabtu (5/1/2019).

Dia merinci, Pemda telah menanggung biaya BPJS sebanyak 73.132 orang, dengan menggunakan APBD. Jumlah itu meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 62.577 orang.

“Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp13,2 miliar lebih,” bebernya.

Penetapan kepesertaan BPJS berdasarkan data penduduk miskin dari BPS Sidrap, yakni lebih kurang 15 Ribu jiwa.

“Dengan demikian, seluruh warga miskin sudah tercover BPJS, iurannya ditanggung pemerintah,” jelas Bupati yang meraih kemenangan telak atas rivalnya itu.

Jika masih ada masyarakt kurang mampu yang belum terdaftar BPJS atau memiliki kartu BPJS namun tidak aktif, Dollah mengeluarkan instruksi tegas.

“Segera laporkan ke unit pelayanan BPJS terdekat. Saya sudah perintahkan kepada seluruh kades, lurah dan camat beserta bidang terkait lainnya agar mempercepat segala proses administrasi apabila ada warga miskin yang belum terdaftar, atau kartu BPJS-nya tidak aktif. Ingat, 100 persen gratis untuk warga miskin,” tegasnya.

Sisa masyarakat yang tidak tercover otomatis berasal dari kalangan mampu. Sehingga mereka diharapkan beralih ke BPJS mandiri, agar target Universal Health Coverage (UHC) tetap terpenuhi.

Dengan kebijakan Ini, Dollah menyebut Pemda telah melakukan pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif.

Sehingga anggaran lebih bisa dialihkan untuk membayar utang premi BPJS yang diwarisi DoaMu dari pemerintahan sebelumnya, menaikan upah tenaga kesehatan dan membangun pelayanan kesehatan seperti puskesdes dan RS Pratama di Dua Pitue.

“Karena itu, saya imbau masyarakat Sidrap agar tidak percaya berita hoaks yang beredar. Bukan saatnya kita mencari popularitas. DoaMu sedang bekerja keras membenahi pemerintahan dan keuangan daerah agar kembali efektif dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tutup Dollah. (Ady)

www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top