Metro

Pemprov Sulsel Atur Ulang Retribusi Jasa Umum

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel mengatur ulang besaran retribusi soal jasa umum. Pengaturan itu dituangkan dalam Perda No 1 tahun 2018 yang merupakan perubahan Perda No 11 tahun 2011.
Perubahan itu, kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Tautoto Tana Ranggina dilakukan karena beberapa regulasi dari pemerintah pusat juga ikut berubah. Selain itu, penerimaan retribusi umum mengalami penurunan sejak tahun 2013.
Dia melanjutkan, tarif retribusi umum yang diatur dalam perda lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang. Terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah jauh lebih tinggi dibanding retribusi yang masuk.
“Hampir tiap tahun terjadi inflasi dan kenaikan harga. Kita juga melihat kemampuan masyarakat Sulsel yang semakin membaik, pendapatan perkapita masyarakat di tahun 2016 misalnya sudah mencapai Rp44,06 juta,” kata Tautoto saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum di Hotel Claro, Rabu (7/11).
Tautoto menyebutkan, Perda yang baru juga sudah mengakomodir beberapa perubahan kewenangan. Seperti pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, serta beberapa pelayanan kesehatan yang sudah bisa dilakukan karena alat dan SDM-nya telah tersedia.
Beberapa tarif baru yang ditetapkan melalui perda ini seperti pelayanan kesehatan tanpa tindakan medik, untuk dokter umum Rp21.000, dokter spesialis Rp36.000 dan dokter sub spesialis Rp45.000. Di bidang pendidikan, untuk diklat teknis peningkatan kompetensi guru Rp875.000 perhari.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pendapatan Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh menambahkan aturan ini mulai berlaku sejak tahun 2018. Ada dua retribusi pelayanan yang diatur secara jelas dalam perda ini yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.
“Sejak Juni mulai berlaku setelah evaluasi dari Kemendagri. Ada beberapa yang baru misalnya layanan pendidikan, ada juga yang hilang seperti tera kendaraan yang diambil alih oleh kabupaten-kota,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Pemprov Sulsel, Ruslan Abu menjelaskan Perda nomor 1 tahun 2018 bisa meningkatkan pendapatan daerah. Dirinya berharap pengelola atau pegawai yang memungut retribusi jasa umum bisa memahami aturan baru yang ada.
“Selama ini pendapatan daerah kita dibawah kepemimpinan Pak Tautoto selalu meningkat. Perda yang ada sekarang ini perlu sosialisasi secara masif agar masyarakat tahu tarif retribusi jasa umum yang baru,” pungkasnya.
Sosialisasi ini juga dihadiri langsung perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Adapun tarif layanan baru sesuai Perda No 1 tahun 2018, masing-masing, pelayanan kesehatan tanpa tindakan medik seperti dokter umum Rp21.000, dokter spesialis Rp36.000, dokter sub spesialis Rp45.000. Sementara bidang pendidikan, untuk diklat teknis peningkatan kompetensi guru Rp875.000 per hari.(rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top