Headline

NA Diminta Bongkar Praktik Bagi-bagi Fee

MAKASSAR, BKM — Tudingan adanya praktik bagi-bagi fee di kalangan elite Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kini menggelinding bak bola liar. Karenanya, Gubernur Nurdin Abdullah (NA) diminta untuk segera membongkar praktik tersebut.
Desakan itu disampaikan Anti Corruption Committe (ACC) melalui Ketuanya Abdul Muthalib. Menurutnya, setoran adanya fee hingga 30 persen itu diindikasikan melibatkan mafia proyek. Praktik semacam ini menjadi penyakit dan borok bagi pemerintahan.
”TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) sudah mengungkap adanya dugaan praktik bagi-bagi fee. Ini akan jadi borok bagi pemprov. Sebaiknya hal tersebut segera mendapat respons dari aparat penegak hukum,” ujar Abdul Muthalib, Kamis (8/11).
Gubernur, kata Muthalib, mestinya sejak awal sudah bertindak. Apalagi jika pemerintahannya sudah digerogoti mafia proyek yang kemungkinannya ada di internal maupun dari luar.
“Ini membuktikan jika ada oknum yang diduga bermain proyek. Pemprov harus berani membuka data-datanya, serta siapa pelaku di baliknya,” tandas Muthalib.
Sebagai seorang gubernur, NA diminta untuk tidak melindungi adanya oknum-oknum yang terlibat dalam bagi-bagi fee serta mafia proyek. Sebaliknya, mesti dibuka. Jika perlu melaporkannya, agar tidak ada kesan buruk yang muncul.
Pernyataan Jayadi Nas yang menjadi bagian TP2D, disebutkan Muthalib, hendaknya menjadi salah satu dasar membuka tabir praktik ilegal tersebut. “Kejati seyogyanya segera menyelidiki dan mengusut kasus ini. Gubernur pun harus segera bertindak, jika ada oknum yang bermain proyek,” ungkapnya.
Di sini, lanjut Muthalib, komitmen gubernur ditagih. Khususnya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Jangan sampai hanya sebatas jargon semata. “Jika Pak Gub komitmen, maka ini langkah awal untuk memberantas mafia proyek di Pemprov Sulsel. Kami mendukung itu,” tandasnya.
Wakil Direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Makassar Fajar Akbar, mengapresiasi hasil temuan yang disampaikan TP2D. ”Ini jadi pertanda awal yang baik bagi pemerintahan yang baru di Pemprov Sulsel. Pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan yang sudah dismpaikan Jayadi Nas ke publik ini, harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. TP2D harus berani mengawalinya dengan menyampaikan laporan secara resmi.
“Gubernur sebagai kepala pemerintahan harus memastikan kultur bagi-bagi fee proyek tidak terjadi di masa pemerintahannya,” imbuhnya.
Pemprov harus punya strategi baru untuk melawan mafia proyek. Salah satunya dengan bersedia melaksanakan azas-azas pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan responsibiliti.
“Kalau ini dilaksanakan, maka anggaran akan digunakan secara efektif. Dalam arti, dapat mencapai skala prioritas program yang ada di RPJMD nantinya,” jelasnya. (mat/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top