Headline

”Saya Ini Gubernur, Itu tidak Ada”

GUBERNUR Sulsel Prof Nurdin Abdullah angkat bicara terkait pernyataan TP2D yang menyebut adanya indikasi bagi-bagi fee di kalangan elite pemerintahan. Menurutnya, itu hanyalah kesalahan persepsi.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu berkata, pihaknya, termasuk TP2D tidak pernah menduga-duga hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahan persepsi kepada masyarakat.
“Tidak ada. Ini dari mulut saya loh harus keluar itu. Saya ini gubernur. Itu tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu, Jayadi Nas menampik jika dirinya sudah mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut.
Dia mengaku, dirinya ditanya wartawan terkait isu bagi-bagi fee proyek. Namun, jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan tersebut cukup singkat.
“Saya kan ditanya, bagaimana isu itu? Saya jawab singkat, iya, betul ada isu seperti itu. Tapi betul atau tidaknya, saya tidak tahu. Betul ada isu seperti itu. Tapi saya tidak tahu isu itu betul atau tidak,” ujar Jayadi.
Terkait penyelesaian defisit Rp82 miliar di era Nurdin Abdullah, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono pun kembali berkomentar.
Melalui pesan WhatsApp grup dengan wartawan Sulsel, Kamis (8/11), Direktur Jenderal Otonomi Daerah itu memberi klarifikasi.
Dia menekankan, komitmennya dengan Nudin Abdullah melalui pertemuan empat mata, adalah tidak membebani pemerintah yang baru dengan defisit.
“Bila ada defisit, saya tuntaskan dulu dengan potong sana-potong sini yang realistis,” ungkap Soni.
Dia menambahkan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan pun didorong ke DPRD dalam kondisi tanpa defisit. Itu dilakukan pada minggu kedua Juli, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.
Sedangkan gubernur terpilih sendiri dilantik 5 September. Dua bulan setelah KUA PPAS Perubahan didorong ke DPRD.
“Memang penetapan APBD Perubahan dilakukan setelah pelantikan gubernur. Tapi pada saat itu defisit sudah ditutup, dan karenanya secara prinsip sudah selesai. Mungkin saya salah atau lupa, tapi itulah apa yang saya ingat. Coba tanyakan ke Bappeda dan BPKD yang lebih tahu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, jangan bertanya kepada yang bukan birokrat pelaksana bila ingin benar informasinya. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top