Metro

Baru 20 Persen Aduan Ditindaklanjuti Baruga Sulsel

MAKASSAR, BKM — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulsel belum lama ini meluncurkan Program Baruga Sulsel.
Program itu merupakan aplikasi website
yang melayani aduan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Aplikasi ini memberi ruang terhadap publik untuk berinteraksi dengan pemerintah provinsi lewat media sosial.
Setelah lewat 20 hari, ternyata layanan ini masih belum maksimal.
Hinggal 7 November, laporan atau pengaduan yang masuk mencapai 249 item.
Koordinator Admin Baruga Pelayanan Masyarakat, Andi Paisal mengatakan laporan yang masuk itu berupa aduan, keluhan, aspirasi, apresiasi hingga saran bagi pemerintah. Hanya saja, aduan masih mendominasi laporan.
“Aduan yang masuk itu, 80 persen dari masalah kabupaten/kota dan 20 persen kewenangan Pemprov. Kalau aduan yang paling banyak masalah infrastruktur jalan,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (7/11).
Selain masalah kondisi jalan, keluahan lain yang dialporkan warga adalah kemacetan yang terjadi di Makassar. Serta masalah pengurusan surat-surat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat lama.
Tak hanya warga, dari kalangan PNS juga ada yang memasukkan laporan. Di Dinas Pendidikan Sulsel misalnya, ada beberapa guru dari daerah yang mengeluh pengurusan surat izin di Kantor Dinas Pendidikan butuh waktu 2-3 hari.
Dari ratusan laporan yang masuk, Pemprov Sulsel hanya bisa menyelesaikan 20 persen. Pasalnya laporan ini menjadi kewenangan OPD Pemprov Sulsel, sehingga langsung diteruskan ke instansi yang bersangkutan.
“Kalau untuk kabupaten/kota, Pak Gubernur sudah membuat grup WA (Whatsapp) bupati dan wali kota se Sulsel. Aduan yang masuk akan langsung disampaikan ke kepala daerah untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Kepala Bidang e-Goverment dan PDE Lukmanuddin menambahkan pihaknya masih menemukan kendala pengoperasian aplikasi Baruga Layanan Masyarakat. Salah satunya integrasi aplikasi ini dengan Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N).
“Aplikasi dari Kemneterian PAN-RB ini dikelola oleh Inspektorat, tentu kalau ini diserahkan ke kita akan lebih mudah prosesnya. Kita sudah minta agar sistem ini diberikan ke kami juga,” tambahnya. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top