Headline

ASN Diskop Buat KTP Palsu untuk Joki CPNS

MAKASSAR, BKM — Dua anggota komplotan joki seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditangkap Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polrestabes Makassar. Satu di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka yang diamankan adalah Muh Rusman (31), warga Bumi Permata Sudiang Blok J3/14 Biringkanaya. Satu lainnya bernama Slamet alias Memet (30), beralamat di Jalan Sibula Dalam nomor 68 Kecamatan Bontoala, Makassar.
Penangkapan keduanya merupakan rangkaian pengungkapan kasus joki CPNS Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) akhir Oktober lalu. Enam anggota komplotan ini telah lebih duluan diamankan. Empat di antaranya adalah joki, satu peserta tes CPNS, dan seorang lagi perantara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, merilis penangkapan Rusman dan Memet di Mapolrestabes Makassar, Kamis (8/11). Ia didampingi Kasat Resrim Polrestabes Makassar Kompol Widhanto.
”Yang pertama ditangkap Muh Rusman. Dari keterangannya, kemudian dilakukan pengembangan. Rekannya bernama Slamet alias Memet ditangkap di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, Slamet ini berstatus sebagai PNS Dinas Koperasi Kota Makassar,” ungkap Kombes Dicky.
Ia kemudian menjelaskan peran keduanya dalam praktik ilegal tersebut. Memet mendapat tugas untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu untuk joki CPNS. Sementara tersangka Rusman membuat kartu tes, lalu kemudian discan lalu diberika kepada joki.
”Untuk yang membuat KTP palsu, mendapat imbalan Rp5 juta. Begitu juga yang memalsukan kartu tes CPNS untuk joki. Jika peserta tes yang diwakilinya lulus, mereka dijanjikan Rp75 juta,” beber Dicky.
Kedua tersangka pemalsuan dokumen ini dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya paling lama enam tahun. Polisi masih memburu jaringan lain komplotan, yang diduga beraksi di berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Evy Aprialty, mengakui jika Slamet yang terlibat dalam jaringan calo tes CPNS adalah stafnya. Dia sempat kaget saat pertama kali menerima informasi tersebut.
Menurut Evy, sebagai seorang staf, Slamet kerap melanggar aturan di kantor. Sering tak masuk kantor. Evy tidak mengetahui secara pasti apa aktivitas Memet selain di tempat kerjanya.
“Memang dia sering tidak masuk kantor. Biasanya saya tegur. Tapi sepertinya masuk telinga kiri keluar telinga kanan,” cetus Evy, kemarin.
Untuk sanksi terhadap Memet, Evy menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar. Sanksi berupa pemecatan bisa saja diterapkan, mengingat pelanggaran yang dilakukannya telah menciderai institusi.
Sekrataris BKD Kota Makassar Basri Rakhman, menegaskan apa yang dilakukan Slamet merupakan pelanggaran hukum. Jika ranahnya telah menyentuh hukum, maka ia menyerahkannya kepada pihak berwajib.
Basti menegaskan, sanksi akan diberikan bila terbukti bersalah. Namun pihaknya tak ingin gegabah.
“Itu kan perbuatan yang melanggar hukum. Ranahnya polisi. Kita pasti mendukung kepolisian. Soal sanksi, bisa saja kami pecat. Tergantung hasil dari proses hukum nantinya,” tandas Basri. (jul-nug/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top