Headline

TP2D Cium Praktik Bagi-bagi Fee Elite

MAKASSAR, BKM — Kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) selalu menarik untuk dibicarakan. Khususnya terkait tugas dan kewenangannya.
Pro kontra terkait sepak terjang tim bentukan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (ASS) itu cukup menyita perhatian publik.
Mendapat sorotan yang cukup besar, TP2D pun angkat bicara.
Kegiatan coffee morning pun digelar Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel di Humas Corner, Rabu (7/11).
Di depan wartawan, perwakilan TP2D Jayadi Nas membeberkan apa saja fungsi dan kewenangan yang diberikan gubernur maupun wakil gubernur kepada mereka. Termasuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terhadap TP2D.
Pada kesempatan itu, Jayadi juga membeberkan capaian yang telah mereka lakukan selama bekerja. Mantan Ketua KPU Sulsel itu menerangkan, sebenarnya kehadiran TP2D bukan hal yang baru. Karena sudah diterapkan di pemerintahan beberapa negara.
“Mungkin di Sulsel ini sesuatu yang baru. Dan yang namanya sesuatu yang baru, memang kita menjadi media darling. Keberadaan TP2D ini berawal dari tim transisi,” ujarnya.
TP2D, kata Jayadi, telah diberi kewenangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tim inilah yang bertugas menyambungkan ke OPD apakah program prioritas gubernur dan wakil gubernur masuk atau tidak.
Dia menekankan jika TP2D tidak memiliki kewenangan dalam mengurusi persoalan keuangan.
“Tidak ada upaya TP2D menghalangi pencairan anggaran, karena itu memang bukan kewenangan TP2D. Di TP2D juga tidak ada surat yang keluar. Jadi, tidak benar itu kalau terjadi overlapping,” terangnya.
Menurutnya, TP2D sebenarnya tidak mau banyak bicara dan diminta untuk bekerja saja. Posisi TP2D hanya pada posisi supporting system program gubernur dan wakil gubernur.
Ada yang cukup menarik yang diungkapkan Jayadi Nas soal kerja-kerja TP2D selama ini. Dia mengatakan, pihaknya sudah membantu gubernur dan wakil gubernur dalam menyelesaikan persoalan defisit APBD Sulsel tahun 2018 ini yang nilainya sekitar Rp182 miliar.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan penjelasan Soni Sumarsono di akhir-akhir masa jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel.
Soni pada waktu itu mengatakan pihaknya telah menyelesaikan persoalan defisit itu dengan memangkas sejumlah program yang tidak masuk dalam skala prioritas.
Soni juga menegaskan kala itu, tidak ingin meninggalkan persoalan atau bengkalai kepada gubernur baru sehingga harus dituntaskan sebelum masa tugasnya berakhir.
Namun ternyata, hal itu ditampik Jayadi Nas. Dia menegaskan persoalan defisit APBD diselesaikan oleh NA.
“Saat saya masuk sebagai anggota tim transisi, defisit anggaran Pemprov Sulsel sebesar Rp183 miliar belum diselesaikan. Sesuai laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ungkap akademisi Unhas ini.
Penyelesaian defisit baru dituntaskan saat Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menjabat.
Ada lagi yang menarik dari keterangan Jayadi Nas terkait kerja-kerja TP2D. Dia mengatakan, setelah bekerja, TP2D mencium adanya praktik bagi-bagi fee yang dilakukan elite pemerintah.
Fee itu diambil dari pengerjaan sebuah proyek di OPD lingkup Pemprov Sulsel. Nilainya bervariasi, namun bisa mencapai 30 persen dari nilai proyek.
Namun Jayadi enggan membeberkan lebih lanjut temuan tersebut. Dia mengaku tidak punya kompetensi dalam menjawab persoalan teknis seperti itu.
Selain itu, pihaknya masih butuh data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini.
Jayadi menyadari jika dalam bekerja TP2D memiliki kekurangan. Termasuk disadari jika ada satu dua anggota tim tersebut yang tidak paham dan tidak mampu menerjemahkan apa keinginan pimpinan.
“Ada memang satu dua yang perspektifnya berbeda. Ada yang memang belum mengetahui secara utuh tugas dan kewenangan TP2D. Belum bisa mengikuti irama,” ungkapnya.
Salah seorang anggota TP2D lainnya Syamsu Rijal mengemukakan, kehadiran tim tersebut untuk supporting system terhadap program andalan gubernur maupun wakil gubernur.
Jangka waktu atau masa jabatan TP2D pun bersifat adhock. Jika gubernur dan wakil gubernur menganggap masa tugas selesai, TP2D pun akan dibubarkan.
“Jadi kehadiran kami sebagai bentuk konsistensi membentuk Pemprov Sulsel melakukan percepatan pembangunan. Tidak ada yang overlapping,” ungkapnya.

Penjelasan Soni

Soni Sumarsono pun angkat bicara soal klaim yang menyatakan defisit diselesaikan saat Nurdin Abdullah (NA) menjabat sebagai gubernur.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menegaskan, pada prinsipnya persoalan defisit sudah selesai di eranya.
“Prinsipnya sudah selesai. Tinggal ketok palu saja. Saya tidak tahu status terakhir. Bisa jadi belum selesai kalau dibongkar-bongkar lagi,” ungkapnya ketika dihubungi, kemarin.
Soni mengaku tidak tahu jika ada perubahan. Yang jelas, pihaknya sudah mengawali dan mengawal dengan clear persoalan defisit itu.
“Apa saja yang harus dikurangkan dan apa saja yang tidak perlu dilaksanakan. Itu dilakukan. Sangat sederhana dan tidak sulit,” pungkasnya. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top