Headline

Lahan Underpass Seret Dua Tersangka

MAKASSAR, BKM — Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek underpass simpang lima Bandara-Mandai-Perintis memasuki babak baru. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kini telah menetapkan dua orang tersangka.
Langkah tersebut diambil, setelah sebelumnya ditemukan adanya dua alat bukti yang mengarah pada orang tersangka. Mereka dianggap bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian negara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin, membenarkan adanya penetapan hal itu. ”Iya, ada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Rabu (7/11).
Hanya saja, kata dia, identitas keduanya belum bisa diekspose ke publik. Alasannya, satu orang tersangka dalam kasus ini belum diketahui keberadaannya.
“Penyidik sudah mendatangi rumahnya. Juga mencari informasi ke tetangga terdekatnya. Tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya,” jelas Salahuddin.
Penyidik khawatir, lanjut Salahuddin, apabila identitasnya dipublis, tersangka akan semakin menghilang dan kabur. ”Makanya, kita tunggu sampai tersangka hadir. Setelah itu baru diekspose identitas keduanya,” terangnya.
Salahuddin sedikit membeber tentang tersangka. Salah satunya adalan Aparatur Sipil Pemerintah (ASN). Sementara yang lainnya non pemerintahan.
“Oleh kedua tersangka ini, memang ada uang keuntungan yang diterima dari hasil pembebasan lahan tersebut. Uang itulah yang menjadi dasar serta bukti kuat adanya kerugian negara dalam kasus ini,” tandasnya.
Namun, menurut Salahuddin, penyidik belum bersedia membeberkannya terlalu jauh.
Diketahui, proyek pembebasan lahan tersebut dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) sebesar Rp10 miliar.
Sebelumnya, BJMM meminta kepada Pemkot Makassar menyediakan lahan untuk digunakan pada proyek pembangunan jalan underpass simpang lima. Selain itu, Pemkot Makassar juga diminta untuk melakukan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan, dengan membuat daftar nominatif.
Daftar itulah yang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran lahan yang akan dibebaskan. Namun, berdasarkan data dan fakta yang ditemukan penyidik, disebutkan bahwa dalam pembayaran ganti rugi terdapat adanya dugaan salah bayar. Nilainya ditaksir mencapai Rp3 miliar. (mat/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top