Politik

Politik Uang Mulai Marak

BERSIH--Wakil Bupati Gowa H Abd Rauf Malaganni melepas balon tanda dimulainya pemilu yang besih, aman damai dan sejuk disaksikan ketua KPU Gowa Muktar Muis, Kapolres, Dandim serta wakil ketua DPRD Gowa Hamli Halim beberapa waktu lalu.

MAKASSAR, BKM–Masa kampanye pemilu legislatif (pileg) 2019 telah berlangsung lebih sebulan. Ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan pada tahapan kampanye. Salah satu yang paling sering disoroti adalah potensi praktik politik uang yang mulai berjalan seiring dengan mulainya masa kampaye.
Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Asratillah mengatakan, sejak dulu demokrasi Indonesia selalu menuai tantangan dari praktik politik transaksional, termasuk di dalamnya politik uang. Ia mengungkapkan, politik uang akan marak terjadi saat caleg bersentuhan dengan calon pemilih. Pada momen para caleg mendulang suara demi terpilih menjadi legislator.
Pada momen seperti itulah politik uang marak terjadi. Politik uang paling potensial terjadi saat caleg berkampanye dengan metode door to door. Untuk itu, kampanye model door to door memang perlu ditingkatkan pengawasannya, utamanya Panwaslu tingkat kecamatan harus selalu bersiaga dalam melaporkan pergerakan caleg. “Hal yang paling sering dilakukan (terjadinya politik uang) saat door to door atau pertemuan tertutup. Di satu sisi door to door memperbesar ruang masyarakat mengenal kandidat, tapi di satu sisi memperbesar ruang terjadinya politik transaksional (politik uang) karena tertutup. Siapa yang tahu, apalagi masa kampanye panjang,”ujar Asratillah, Selasa (6/11).
Lanjutnya bahwa politik uang dalam kontes politik Indonesia kerap terjadi, karena sedari awal kaderisasi di tingkat partai masih belum optimal. Rapuhnya kaderisasi di tingkat partai membuat caleg rawan melakukan politik uang, karena tak ada yang tahu platform berpikir caleg bersangkutan. Karena kaderisasinya yang buruk. “Begitu pula dengan aparat desa, lurah dan dusun, perlu ada regulasi yang mengikat mereka untuk ikut mengawasi jalannya pileg dan pilpres. Makanya harus ada komitmen bersama bagi para parpol. Jadikan ajang kampanye sebagai pendidikan politik massa. Komunikasi politik memang harus diubah,” bebernya.
Maraknya politik uang di pentas politik Indonesia memang punya konsekuensi yang buruk buat masa depan Indonesia.”Karena selama ini masa kampanye hanya dipenuhi klaim politik dari caleg dan tidak ada pesan politik. Yang disampaikan hanya visi misi dan kebijakan publik, padahal yang penting bagaimana caranya kampanye mendorong pendidikan politik massa,” jelasnya.
Pengamat politik dari Unismuh Makassar, Arqam Azikin menuturkan adanya praktik politik uang bisa mempengaruhi kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh caleg pelaku politik uang yang telah duduk di kursi legislatif. Karena ongkos politik yang banyak akan mengubah parameter pengambilan kebijakan dari legislator bersangkutan.
Makanya ia berharap sistem politik memang mesti diubah melalui jalur DPR. “Saya berharap di DPR ini langkah pertama sistem politik diubah. Regulasi politik uang dan mahar politik diperketat. Yang paling diharapkan di tingkat KPK. Karena KPK adalah salah satu tempat pengaduan masyarakat kalau terjadi polikit uang,” ujarnya.
Sementara itu, Caleg DPR RI dapil Sulsel 1, Abdul Razak Wawo mengaku jika mahar politik masih kerap terjadi di pentas politik, maka hal tersebut menandakan kemunduran yang luar biasa dalam sistem politik Indonesia. “Mahar merusak sistem perpolitikan kita. Karena nalar pendidikan internal poltik dilanggar. Ego kader partai dari bawah ke atas harus satu, bahwa mahar politik dan politik uang harus hilang. Mahar politik hilang karena semangat kader partai hilang karena pemimpinnya yang ingin ada mahar politik,”tutupnya. (ita/rif)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top