Headline

Formasi CPNS Bersoal, Daerah Ajukan Revisi

MAKASSAR, BKM — Pemerintah pusat sudah membagikan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Setiap daerah menerima kuota berbeda-beda dengan formasi yang telah ditetapkan.
Namun ternyata, formasi yang diberikan ke daerah banyak yang bersoal. Ada yang sebenarnya tidak dibutuhkan daerah, namun pusat mengalokasikannya. Akibatnya, daerah rencana akan mengajukan revisi perubahan formasi.
Persoalan tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembukaan Seleksi CPNS di Hotel Maxone Makassar, Rabu (12/9).
Informasi yang diperoleh, saat ini ratusan perwakilan kepegawaian dari seluruh Indonesia mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengajukan revisi formasi. Rencananya, Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini juga secepatnya akan ke Jakarta guna melakukan hal yang sama.
Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Regional IV Sulawesi Selatan Sayadi, membenarkan jika banyak daerah yang kecewa karena formasi yang diberikan tidak sesuai dengan usulan sebelumnya.
Dia meminta pemerintah daerah untuk menganalisa dan memastikan formasi yang menjadi kebutuhan utama saat ini untuk diajukan ke Kemenpan RB agar bisa direvisi. Dia menyararankan, jika ada kabupaten/kota yang mau revisi formasi, sebaiknya lewat BKD (Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi sebagai perwakilan.
“Ini banyak dari pemerintah kabupaten/kota yang diberikan formasi tidak sesuai dengan kualifikasi. Atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Sayadi.
Dia juga meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan validasi kembali terhadap formasi yang telah ditetapkan Kemenpan RB. Agar formasi nantinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Dia menjelaskan, kemungkinan besar ada peluang untuk melakukan revisi. Dalam beberapa hari ke depan, sebelum jadwal pendaftaran seleksi dibuka pada 19 September, revisi formasi sudah harus rampung.
Namun, dia juga masih pesimistis jika pendaftaran CPNS akan mulai dibuka 19 September mendatang. Hal tersebut mengacu dari masih banyaknya persoalan yang mesti dituntaskan. Termasuk masih ada daerah yang hingga saat ini belum memperoleh formasi dari Kemenpan RB.
Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel Tautoto Tana Ranggina mengatakan, segala persoalan berkaitan dengan seleksi CPNS sebaiknya disampaikan agar segera dibawa ke Jakarta untuk penentuan akhir. Termasuk soal formasi.
Usulan perubahan formasi itu sudah dibawa ke Jakarta paling lambat 13 September. Karena pada 14 September akan diverifikasi. Dia berharap, ke depan tidak ada persoalan atau konflik yang timbul terkait penerimaan CPNS.
Lelaki yang akrab disapa Toto itu menjelaskan, informasi dari pusat, pendaftaran berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2018.
Selain formasi umum, juga ada formasi khusus untuk lulusan cumlaude dan disabilitas.
Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi ASN BKD Sulsel Irwansyah, menjelaskan khusus untuk Pemprov Sulsel, hingga saat ini formasi yang diberikan cukup mengakomodir kebutuhan ASN di pemprov.
“Dari formasi yang diserahkan, karena usulan melalui e-formasi , tentu melihat kebutuhan dari masing-masing OPD. Untuki sementara ini cukup,” kata Irwan.
Namun, pihaknya masih tetap akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkait penerimaan CPNS untuk formasi cumlaude dan disabilitas. Apakah masuk formasi umum atau khusus.
Untuk K2, lanjut dia, pemerintah pusat hanya memberikan satu kuota. Itupun sudah terisi, yakni satu CPNS untuk guru SLB yang ikut seleksi CPNS sebelumnya, tapi karena yang bersangkutan sakit sehingga tidak terakomodir.
“Kita sementara melacak dulu, karena ada memang waktu kita tes di 2013, ada satu tidak hadir. Kita akan lihat dulu nomor tesnya karena syaratnya dia harus tunjukkan nomor tesnya. Kita tetap akan verifikasi data yang bersangkutan. Kalau cocok, diisi. Kalau tidak, yah kosong,” terangnya.
Untuk K2 dengan usia 18-35 tahun, disarankan mendaftar lewat formasi umum.
Salah satu daerah yang akan mengajukan revisi formasi CPNS adalah Kabupaten Jeneponto. Menurut Kepala BKD Jeneponto Muh Arifin Nur, ada beberapa revisi yang akan dilakukan. Di antaranya, pusat memberi formasi untuk S2 psikologi. Padahal yang dibutuhkan dan diusulkan sebelumnya adalah S1 psikologi.
Selain itu, lanjut Arifin, pihaknya juga akan memperjuangkan K2 terakomodir dalam seleksi CPNS. Alasannya, jika ingin ikut seleksi secara umum, hanya sedikit yang memenuhi syarat. “Jadi kami akan prioritaskan dan perjuangkan K2 kami,” pungkasnya.

Awas Kena Tipu

Anggota DPRD Sulsel menaruh perhatian terhadap rencana penerimaan CPNS di daerah ini. Legislator Partai Golkar HA Kadir Halid meminta agar sistem yang dilakukan lebih terbuka. Jangan hanya pihak tertentu saja mendapatkan akses informasi.
“Iya, harus terbuka. Jangan lagi ada titipan-titipan. Dari jumlah yang diterima untuk kouta Sulsel, minimal 30 persen dari unsur perempuan,” ujar Kadir Halid, Rabu (12/9).
Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, menegaskan sistem penerimaan harus diinformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Utamanya pencari kerja.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Andi Yusran Paris juga memberikan saran kepada pemerintah. “Semoga penerimaan kali ini disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov Sulsel. Penempatan juga dilakukan secara transparan dan akuntabilitas,” ujar ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel ini.
Anggota dewan Partai Nasdem Syaharuddin Alrif, mengklaim kuota CPNS yang diperoleh tidak terlepas dari perjuangan wakil rakyat di DPRD Sulsel. “Inilah hasil perjuangan kami ke pemerintah pusat. Disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat, silakan mendaftar dan mengikuti aturan mekanisme yang ada. Jangan percaya kalau ada calo-calo yang mau bantu mengurus,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini juga mengajak para calon agar jangan sampai kena tipu. “Awas, jangan sampai kena tipu-tipu. Penerimaan CPNS kali ini betul-betul murni. Tidak ada titipan dari pejabat siapapun. Karena kompetensi dan skill peserta yang bisa buat lulus jadi PNS,” pungkas Syaharuddin yang pernah tercatat sebagai wakil ketua Komisi E DPRD Sulsel ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai Gerindra Yusran Sofyan, berharap tahapan penerimaan CPNS dapat berjalan dengan baik. Termasuk memberi ruang reformasi birokrasi yang lebih transparan dan mengacu pada kompetensi calon yang ada.
“Di awal pemerintahan gubernur yang baru sebisa mungkin tidak ada intervensi terhadap proses yang ada,” pungkasnya. (rhm-rif/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top