Headline

Soni Titip Harapan, NA: Tunggu Tanggal Mainnya

MAKASSAR, BKM — Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melaksanakan serah terima jabatan (sertijab), Jumat (7/9). Sertijab dari Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono kepada NA berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Soni menitipkan beberapa poin untuk diselesaikan gubernur terpilih. Di antaranya, menjaga tugu pahlawan yang rencananya bakal dibongkar salah seorang pengusaha. Juga meningkatkan kualitas SDM ASN lingkup Pemprov Sulsel yang dinilai masih rendah.
Tugas lain yang belum terselesaikan adalah mengawal proses hibah aset pemprov berupa lahan di mana Masjid Al Markaz Al Islami berdiri. Gubernur terpilih juga diharapkan bisa menciptakan wisata halal di Sulsel yang selama ini belum ada.
Dan yang terakhir, agar Mars Sulsel yang digagasnya senantiasa berkumandang. Khususnya pada event-event penting di daerah ini.
Acara sertijab dihadiri Forkopimda Sulsel. Anggota DPR RI dari PDIP Andi Ridwan Wittiri. Sejumlah bupati/walikota. Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, serta ASN dari Kabupaten Bantaeng.
Acara sertijab juga dirangkaikan dengan sertijab ketua TP PKK Sulsel periode 2018-2023. Dari Raden Roro Tri Rachayu ke Liestiaty F Nurdin.
Usai sertijab, NA mengawali tugasnya di ruang kerja dengan menerima audiens Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando (Wadan Sesko) TNI AU Marsekal Pertama TNI Kusworo. Dilanjutkan dengan menerima anggota DPR RI Andi Ridwan Wittiri.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) bersama Wagub ASS berharap bisa diterima dengan ikhlas.
“Saya berharap keluarga besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mau menerima saya dan Pak Wagub dengan ikhlas sebagai pemimpin baru Sulsel,” imbuh Nurdin.
Dia melanjutkan, setelah sertijab, dirinya harus langsung eksyen untuk kerja, kerja, dan kerja. Konsolidasi ke dalam juga mulai dilakukan. Termasuk membangun komunikasi dengan para pimpinan daerah yang dinilai cukup pasif menjelang akhir tahun 2018 ini.
Pembagian kerja dengan wakil gubernur juga dilakukan. Kalau gubernur yang keluar daerah, wagub yang jaga kandang. Begitu juga sebaliknya.
Menurut dia, ada tiga kabupaten saat ini yang harus menjadi fokus perhatian, yakni Toraja, Palopo dan Selayar.
“Berbagai persoalan-persoalan yang ada di sana dan tentu kita juga butuh amunisikan, dengan APBD yang ada, apa mampu memenuhi seluruh rencana-rencana kita. Saya kira banyak pembiayaan lain yang harus kita coba kembangkan,” jelasnya.
Soal harapan dan sejumlah titipan Soni Sumarsono agar bisa diselesaikan, seperti Benteng Somba Opu, tugu pahlawan dan beberapa lainnya, NA menjawab singkat. “Tunggu tanggal mainnya saja. Kita kan baru bertugas. Kita akan selesaikan satu per satu,” ungkapnya.
Pada sertijab yang digelar kemarin, tidak tampak istri wakil gubernur. Kursi yang disiapkan untuk Naomi Octarina tampak kosong.
Di hari pertama berkantor, Wakil Gubernur Sulsel ASS menginstruksikan kepada Dinas Kominfo untuk segera mengitegrasikan seluruh koneksi jaringan internet yang servernya terpusat di instansi tersebut. Artinya, Kominfo harus menjadi pusat data.
ASS melanjutkan, tahun 2019, seluruh ASN harus berkomunikasi lewat email. Tapi tidak boleh menggunakan email pribadi. Harus pakai sulselprov.go.id.
“Komunikasi lewat email. Tidak usah chat lewat WA, karena kalau WA data yang tersimpan cepat hilang,” pungkasnya.

Tambahan Biaya Operasional
Rp200 Juta Sebulan

SESUAI janji Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu saat mengumpulkan bupati-walikota se-Indonesia di Istana Bogor, tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur akan dinaikkan. Jumlahnya bisa mencapai Rp200 juta sebulan.
Tentu saja, sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, NA-ASS juga akan menerima gaji dan tunjangan yang akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Kepala Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel yang juga Penjabat Wali Kota Palopo Andi Arwin Azis, di hadapan para bupati dan walikota, presiden berjanji akan menaikkan tunjangan antara Rp150 juta hingga Rp200 juta per bulan untuk kepala daerah. Termasuk gubernur dan wakil gubernur.
Alasan kenaikan biaya operasional tersebut, kata Arwin, karena selama ini biaya operasional kepala daerah sangat terbatas. Hal itu menjadi salah satu penyebab kepala daerah banyak yang terpaksa mencari sumber lain untuk membiayai operasional.
“Kenaikan tunjangan itu untuk mengantisipasi terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah,” ungkapnya.
Aturan baru soal kenaikan biaya operasional tersebut, menurut rencana mulai akan dikeluarkan September ini. Aturannya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Khusus untuk pelaporan terkait penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional tersebut, pemerintah pusat akan memberi kelonggaran. Di mana sebesar 70 persen penggunaannya cukup dilaporkan menggunakan sistem lump sum. Artinya, pelaporan penggunaan anggaran tak perlu kuitansi atau nota. Cukup pelaporan tertulis. “Istilah lainnya dana pakai habis,” jelasnya.
Arwin menjelaskan, biaya operasional yang diberikan kepada gubernur pada tahun 2017 lalu sebesar Rp465,5 juta. Sementara, tahun 2018 ini, yang berlaku adalah Rp489,5 juta. Ada kenaikan sekitar beberapa persen. Namun, jika tambahan biaya operasional sebesar Rp200 juta mulai diberlakukan, maka biaya operasional untuk gubernur/wakil gubernur sekitar Rp689,5 juta.
Tunjangan operasional yang diberikan jauh lebih besar dari gaji pokok dan tunjangan jabatan gubernur/wakil gubernur. Sebagaimana diatur melalui Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Biaya operasional ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 sebesar Rp3,724 triliun, dan pada tahun 2018 ini diprediksi mencapai Rp 3,917 triliun.
Karena PAD Sulawesi Selatan di atas Rp500 miliar, berdasarkan aturan, maka gubernur dan wakil gubernur mendapatkan 0,15 persen biaya operasional.
Tunjangan operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas gubernur dan wakil gubernur.
Sementara, untuk pembayaran gaji dan tunjangan Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, BPKD akan melakukan seperti pembayaran pada ASN.
Mulai bulan ini, gaji dan tunjangan ditransfer ke rekening pribadi keduanya. Saat ini gaji pokok gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Gaji pokok gubernur senilai Rp3 juta. Sedangkan gaji pokok wakil gubernur senilai Rp2,4 juta.
Selain itu, mereka juga akan menerima tunjangan jabatan sebagaimana diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
Tunjangan jabatan gubernur senilai Rp5,4 juta. Sedangkan tunjangan jabatan wakil gubernur senilai Rp4,3 juta.
Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan juga akan menerima tunjangan operasional atau biaya penunjang operasional.
Tunjangan lain yang akan diperoleh gubernur dan wakil gubernur adalah tunjangan beras, tunjangan komunikasi, dan tunjangan keluarga.
“Tapi saya tidak hafal nilainya. Itu diatur Perda,” pungkasnya. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top