Headline

Pejabat Pilih Pensiun Dini Demi Pileg

MAKASSAR, BKM — Pemilihan anggota legislatif (pileg) yang dihelat April 2019 mendatang, ternyata memiliki daya tarik tersendiri. Termasuk bagi kalangan pejabat struktural maupun fungsional di Sulawesi Selatan.
Hal itu dibuktikan dari banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki posisi atau jabatan strategis, telah mengajukan surat pensiun dini dengan alasan ingin berkompetisi di pileg mendatang.
Di Sulsel, terdapat nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Annas GS yang lebih awal melakukannya. Karaeng Jalling –panggilan akrab Annas GS– hendak menuju parlemen dengan mengendarai Partai Golkar.
Ia akan bersaing di daerah pemilihan (dapil) IV Sulsel. Meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar.
“Saya masuk caleg Golkar dapil 4 Jeneponto, Bantaeng dan Selayar. Yang jadi masalah, nama Annas GS cuma 20 sampai 30 persen saja yang kenal. Tapi kalau Kareang Jalling dikenal 60 sampai 70 persen. Makanya, semua kuda-kuda pacuku ganti nama menjadi Annas GS,” tulis mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel ini lewat WhastApp, Rabu (11/7).
Selain Annas GS, ada pula Wakil Ketua BPK RI wilayah Sulsel H Dudding Dg Ngemba juga disebut-sebut akan menjadi caleg DPRD Sulsel lewat Partai Nasdem. Dg Ngemba maju melalui daerah pemilihan III Sulsel, meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar.
Di Kabupaten Barru, sedikitnya tiga pejabat eselon II di lingkup Pemkab Barru juga memilih mundur dari jabatannya karena mengincar kursi dewan. Drg Hj Hasnah Syam sudah pamit sebagai Kadis Kesehatan di hadapan stafnya saat acara halal bihalal pekan lalu.
Sedangkan dua pejabat eselon II lainnya, Mursalim Abdullah dan Syamsuddin Muhiddin, juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pejabat dan ASN.
Mursalim Abdullah sendiri masih menjabat sebagai Kadis Perikanan. Sementara Syamsuddin Muhiddin adalah Kadis Informasi dan Komunikasi. Ketiga pejabat eselon dua ini baru memasuki masa pensiun di pengujung 2019.
Syamsuddin Muhiddin yang ditemui, Rabu (11 /7) menyatakan dirinya sudah mengajukan permohonan pensiun dini, yang dalam istilah ASN disebut atas permintaan sendiri (APS) ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemkab Barru. “Pokoknya saya sudah siap lahir batin untuk terjun ke dunia politik. Saya maju di pileg 2019 melalui Partai Golkar. Di jajaran ASN pemkab, saya termasuk paling cepat menduduki posisi eselon II. Karena itu, saatnya untuk berkiprah di jalur politik, ” kata Syamsuddin.
Kepala BKPSDM Barru Nasruddin yang dikonfirmasi secara terpisah, membenarkan adanya pengajuan surat permohonan pensiun APS dari tiga pejabat eselon II di lingkup pemkab.
“Mereka adalah drg Hj Hasnah Syam, Mursalim Abdullah dan Syamsuddin Muhiddin. Sebenarnya mereka belum sampai pada usia pensiun sebenarnya (UPS). Tapi mengajuan pensiun atas permintaan sendiri. Langkah tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku untuk ASN,” jelas Nasruddin.
Nasruddin menegaskan, berkas ketiga pejabat yang mengajukan APS yang sebelumnya dikenal istilah pensiun dini tersebut, sudah diproses di BKPSDM. Selanjutnya akan diteruskan ke Kemenpan. “ASN yang mengajukan APS karena belum sampai pada usia pensiun, maka tidak akan memperoleh kenaikan pangkat pengabdian. Contohnya, ASN yang sudah berumur 60 tahun, kemudian pensiun pada golongan IV/C, maka secara otomatis memperoleh kenaikan pangkat pengabdian ke golongan IV/D,” jelasnya.
Selain pejabat yang memilih pensiun dini, fenomena mantan pejabat ramai-ramai ikut bergabung ke parpol. Tak sedikit mantan pejabat tersebut menjadi pengurus, bahkan ketua.
Sebutlah mantan Bupati Bulukumba dan Kepala Dinas Diknas Sulsel Andi Patabai Pabokori. Ia saat ini menjadi ketua DPW Partai Berkarya Sulsel.
Mantan Kadis Sosial Suwandi Mahendra menjadi ketua DPC Partai Perindo Enrekang. Sementara mantan kepala Biro Humas dan Protokol Agus Sumantri juga menjadi pengurus Partai Berkarya Sulsel.
Di kabupaten Gowa, tiga mantan pejabat ramai-ramai bergabung di Partai Golkar juga untuk menjadi caleg. Masing-masing mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Hasan Hasyim. Mantan Kepala Dinas Pariwisata Andi Rimba Alam Pangeran, serta mantan Kepala Kantor Infokom Zainuddin Kayyum. (udi-sar/rus)


Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top