NURDIN HALID-AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR AGUS ARIFIN NU'MANG-TANRIBALI LAMO NURDIN ABDULLAH-ANDI SUDIRMAN SULAIMAN ICHSAN YASIN LIMPO-ANDI MUZAKKAR
Headline

Pemprov Kekurangan Rp21 Miliar Bayar THR

MAKASSAR, BKM — Pembayaran gaji 14 atau populer disebut THR (Tunjangan Hari Raya) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tinggal tunggu petunjuk teknis (juknis) untuk pencairannya. Secara nasional, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan.
Beleid ini ditandatangani dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/5). Berdasarkan PP yang dikeluarkan itu, bisa dipastikan jika jumlah THR yang akan diterima ASN tahun ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya THR hanya dihitung berdasarkan besaran gaji pokok, tahun ini komponen THR ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja (tukin).
Akibatnya, alokasi anggaran untuk pembayaran THR di setiap instansi pemerintah dipastikan juga akan bertambah. Di Pemprov Sulsel misalnya, pada APBD 2018 untuk pembayaran THR sudah disiapkan anggaran sebesar Rp94 miliar lebih.
Sementara jika mengacu pada aturan baru pembayaran THR, yakni PP nomor 19 tahun 2018, besaran THR tak akan jauh beda dengan jumlah gaji yang dibayarkan pada bulan Mei. Yakni berkisar di angka Rp115 miliar.
“Jadi kemungkinan anggaran yang dibutuhkan akan kurang lebih sama dengan pembayaran gaji bulan Mei. Jadi kita butuh tambahan sekitar Rp21 miliar untuk pembayaran THR,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis, Kamis (24/5).
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Arwin meminta setiap OPD memanfaatkan akress gaji sebesar 2,5 persen yang telah disiapkan. Akress ini merupakan anggaran lebih untuk pembayaran gaji dan tunjangan tak terduga yang ada di belanja tidak langsung setiap OPD.
Seperti diketahui, total belanja gaji yang ada di APBD 2018 sebesar Rp1,7 triliun. Jika dihitung akress sebesar 2,5 persen, maka cadangan untuk pembayaran gaji atau tunjangan tak terduga sebesar Rp42,5 miliar.
“Nantinya OPD akan menggeser untuk memenuhi kebutuhan gaji 14 (THR). Jadi semua tetap masuk dalam koridor belanja tidak langsung,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Palopo ini.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Fahruddin Rangga meminta pemprov tepat waktu membayar THR, yaitu tanggal 4 Juni mendatang sesuai PP 19 tahun 2018. Termasuk untuk pembayaran gaji 13 di awal bulan Juli.
“Pemprov Sulsel telah menyediakan pembiayaan belanja tak terduga. Jadi ketika ada suatu pembiayaan yang sifatnya dadakan dana ini boleh dipakai. Apalagi, perintah PP dan Perpres sangat jelas tentang pembayaran THR dan gaji ke-13. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayarkan,” tandasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar sekarang ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait pembayaran THR bagi ASN-nya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar Abdul Rasyid mengatakan, pembayaran gaji 14 masih menunggu juknis dari pusat sebagai acuan. Sebanyak 11.500 pegawai ASN di lingkup Pemkot Makassar yang akan menerima THR.
Meski begitu, ia memastikan pembayaran gaji 14 untuk ASN telah rampung seminggu sebelum lebaran Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran gaji 13.
“Belum ada gerakan, karena masih menunggu juknis dari pusat. Kalau juknisnya sudah ada, pasti kami di BPKA langsung bergerak. Karena seminggu sebelum lebaran sudah harus rampung semuanya. Setelah itu menyusul pembayaran gaji 13,” kata Rasyid.
Untuk membayarkan gaji 14 bagi ASN, BPKA Kota Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp 42 miliar. Bagi pegawai kontrak dan honor, THR hanya bersumber dari partisipasi ASN masing-masing OPD.
“Pegawai kontrak dan ASN tidak termasuk. Seperti tahun lalu, THR pegawai kontrak dan honor dari partisipasi ASN masing-masing OPD,” tambahnya.
Selain ASN aktif yang mendapat gaji 14, pensiunan juga tetap mendapatkan gaji 14. Termasuk gaji 13. Hanya saja gaji 13 dicairkan belakangan setelah gaji 14. Karena gaji 13 untuk membantu memenuhi kebutuhan ASN, khususnya untuk urusan sekolah anak-anak mereka. (rhm-arf/rus)


Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top