Metro

Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti

MAKASSAR, BKM — Kendati meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sejumlah catatan masih harus menjadi perhatian Pemprov Sulsel dalam laporan pengelolaan keuangannya.
BPK memberi waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan dan mengklarifikasi temuan BPK. Termasuk pertanggungjawaban terhadap hasil temuan Rp4 miliar.
Tidak menunggu waktu lama, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Tautoto Tana Ranggina Sarungallo melakukan rapat evaluasi tertutup dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satunya yang cukup meraih perhatian adalah tekait pengelolaan aset.
“Memang ada catatan BPK sedikit, yaitu aset. Memang ini menjadi catatan karena masih ada aset kita yang berproses. Ada yang berproses di BPN dan sertifikatnya itu belum ada dan memang sertifikatnya ada beberapa yang belum selesai tapi itu progresnya kita lihat nanti,” ujar Tautoto, Rabu (16/5).
Meski begitu, Tautoto menyebutkan bahwa sebenarnya untuk pengelolaan aset pihaknya telah menyiapkan anggarannya, namun belum diketahui berapa total anggaran yang disiapkan khusus menangani pengsertivikatan aset.
Bahkan ia menyebut, aset yang paling banyak Bersoal di Pemprov adalah aset berupa lahan pertanian dan perkebunan di sejumlah daerah.
“Ini sudah ada di BPN (Badan Pertanahan Negara) anggarannya juga sudah siap,” ulasnya.
Untuk itu, sangat tepat baginya melakukan tindak lanjut terkait temuan BPK ini. Melalui rapat evakuasi tersbut Tautoto berharap agar kekurangan yang dimilikinya dapat disempurnakan sesegera mungkin.
“Kita mau menyempurnakan temuan ini, karena kan selesai satu kegiatan harus ada evaluasi. Sekarang kita mau evaluasi yang mana saja yang perlu kita sempurnakan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa memang terdapat kendala pada setiap OPD terhadap pelaporan keuangan.
“Setiap unit kerja paling ada catatan kecil, misalnya ada SPPD yang belum atau tidak sempurna laporan keuangannya, itu sudah masuk dalam catatan BPK,” ujarnya.
Sementara, Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulsel, Nurlina mengungkapkan untuk masalah sertifikasi aset yang menjadi salah satu catatan BPK, akan diselesaikan sesegera mungkin, terlebih pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar.
“Dari kerjasama itu, kita fokus minta bantuan hukum Kejati terhadap aset yang diserobot,” katanya.
Dari data Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah dari 792 bidang tanah milik Pemprov, yang bersertifikat 367 lahan dan 363 belum, sisanya 62 persil dalam upaya pensertifikatan. Untuk aset yang bersoal atau diklaim orang lain ada beberapa.
“Seperti lahan pertanian di Kabupaten Bulukumba dan perkebunan di Luwu Utara. Tentu ini akan menjadi prioritas kita, dalam waktu dekat akan diadakan rapat bersama Inspektorat dan Biro Hukum sebelum berkoordinasi dengan Asdatun (asisten pidana tata usaha negara) kejaksaan,” katanya.
Nurlina menyebutkan Sekretaris Daerah Sulsel telah beberapa kali bersurat ke SKPD pengelola dan pengguna aset untuk merampungkan proses sertifikasi. Termasuk aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk diperjelas. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top