Politik

Danny Pomanto: Presiden Harus Turun Tangan di Pilkada Makassar

MAKASSAR, BKM — KPU Kota Makassar betul-betul kebal. Putusan Panwaslu nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 yang diputuskan Minggu (13/5/2018)  sama sekali tidak dijalankan. Sementara batas waktu tiga, Rabu (16/5/2018) telah lewat.

Itu berarti dua kotak kosong bakal bertarung di Pemilihan Walikota Makassar pada 27 Juni 2018.

“Sekarang ini tidak ada pasangan calon di Pilwali Makassar. Yang ada, dua kotak kosong yang bakal bertarung. Kenapa?  karena SK nomor 64 yang menetapkan Appi-Cicu sebagai satu-satunya pasangan telah dibatalkan,” jelas kuasa hukum paslon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), DR Djamaluddin Rustam pada jumpa media di kediaman Danny Pomanto di Jalan Amirullah, Makassar, Kamis (17/5/2018).

Di sisi lain KPU Makassar juga jelas-jelas tidak menjalankan putusan Panwas. Menurut tim hukum DIAmi lainnya, Adnan Buyung Azis, sesuai perintah Undang-Undang, sebenarnya KPU wajib menjalankan putusan tersebut.

Namun kenyatanya, tidak. Menurut Anzar Makkuasa, tim hukum lainnya, mereka tetap merujuk pada putusan MA.

Di sisi lain KPU Makassar juga sama sekali belum mengeluarkan SK baru terkait penetapan calon walikota dan wakil walikota Makassar.

“Kalau KPU Makassar belum keluarkan SK baru itu berarti tidak ada calon walikota dan wakil walikota Makassar. Sebab SK 64 telah batal. Dengan demikian Pilwali Makassar akan bertarung kotak kosong lawan kotak kosong,” timpal Moh Ramdhan Pomanto.

Menurut Danny, ini bahaya bagi demokrasi di Indonesia. Sebab demokrasi di Makassar sudah tidak sehat lagi.

“Dan ini tidak bisa dibiarkan. Presiden sudah harus tuturn tangan,” tegas Danny. (**)

 

 

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top