Headline

Aset Pemprov Banyak Bersoal, Kejati Siap Bantu

MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini aset berupa lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih banyak bersoal. Bahkan hal itu menjadi temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Nurlina, mengatakan bahwa pengelolaan aset dan barang milik daerah sangat kompleks. Sebagai dampaknya, lahan milik Pemprov Sulsel belum sampai 50 persen yang memiliki sertifikat sebagai bukti alas hak.
“Pengendalian dalam bentuk fisik harus tetap terjaga, terutama administrasi sehingga terhindar dari klaim atau pengambilalihan. Dari 792 bidang tanah milik pemprov, yang bersertifikat baru 367 lahan, Sebanyak 363 belum bersertifikat. Sisanya, 62 persil dalam upaya pensertifikatan,” kata Nurlina di acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan pemprov di Hotel Clarion, Senin (14/5).
Kedua instansi ini menjalin kerja sama terkait pengamanan aset milik Pemprov Sulsel. Penandatanganan dilakukan antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Tarmizi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono.
Kajati Sulsel, Tarmizi menegaskan, pihaknya siap membantu Pemprov Sulsel, khususnya dalam memberi bantuan hukum terhadap penanganan aset. Apakah dalam bentuk pengaduan hukum litigasi di pengadilan, ataupun bantuan non litigasi di luar pengadilan dalam bentuk pendampingan hukum.
“Jadi, kita MoU dengan Pak Gubernur bagaimana peran kita sebagai kejaksaan melakukan dan memberikan advis dalam penanganan aset. Kami akan laksanakan apa yang diminta Pemprov Sulsel dari dua aspek, perdata dan tata laksana negara,” jelas Tarmizi.
Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, menambahkan upaya pendampingan yang dilakukan kejati akan memudahkan proses hukum yang dihadapi oleh Pemprov Sulsel. Termasuk upaya penertiban administrasi aset milik pemda.
Terkait lahan yang belum dan masih sementara disertifikatkan, Sumarsono menyebutkan ada beberapa kendala. Mulai dari adanya pergantian pejabat penanggung jawab aset, pemindahan urusan hingga aturan yang sering berubah.
“Aset kita ada yang dari zaman Belanda, susah ganti pejabat. Belum lagi pemindahan urusan, seperti pendidikan dan tambang dari kabupaten/kota ke provinsi. Harus ditelusuri ada yang keberatan dan butuh waktu. Kalau sudah tertib database bisa mudah dilakukan,” tambahnya.
Persoalan lain, masalah klaim dari orang atau instansi luar. Saat ini, kata Sumarsono, masih banyak aset, seperti rumah dinas dan kendaraan yang masih dikuasai oleh mantan pejabat atau ASN yang telah pensiun.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sulsel H Muhalis Mental, mengatakan persoalan penerbitan sertifikat lahan pemerintah selalu terkendala di bukti alas hak. Terutama jika lahan tersebut merupakan hasil hibah.
“Apalagi jika lahan tersebut sudah diberikan berpuluh-puluh tahun yang lalu, pasti tidak ada bukti perjanjian hibahnya. Kendala lain adalah saat kita ingin melakukan pengukuran lahan, biasanya tidak ada pejabat yang bisa menunjukkan batas lahan,” ungkapnya.
Menurut Muhalis, jika semua persyaratan pengusulan dilengkapi oleh pemerintah atau pengusul, pihaknya bisa merampungkan sertifikat lahan dalam kurun waktu empat bulan. (rhm/rus)


Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top