Kriminal

Pulihkan Citra Peradilan dengan Integritas SDM

BKM/RAHMAT Acram Mappaona Azis

MENCIPTAKAN sistem peradilan yang bersih tidaklah mudah. Yang paling pertama harus dilakukan adalah mengevaluasi sistem peradilan secara nyata dan profesional. Dengan begitu, akan lahir peradilan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Jika itu mampu diwujudkan, masyarakat pencari keadilan bisa merasakan sistem peradilan yang baik, yang selama ini masih jauh dari harapan. Seperti maraknya permainan uang dan kekuasaan, sehingga opini yang terbangun di masyarakat tentang peradilan adalah hal yang mudah untuk dipermainkan dan dibeli.
Acram Mappaona Azis, salah seorang pengacara di Makassar menuturkan, dewasa ini untung rugi dalam suatu sistem peradilan, terutama kepentingan para pencari keadilan adalah ada tidaknya kepastian hukum. Ada tidaknya kebebasan hakim dan sebagainya.
”Jangan hendaknya kita mengubah sistem karena hanya ingin sesuatu yang baru, tanpa mempertimbangkan manfaat serta risikonya. Apa yang akan diubah itu seluruh sistem peradilan, ataukah hanya beberapa undang-undang atau bagian dari undang-undang saja?” ujar Acram, Minggu (13/5).
Mengubah undang-undang, kata Acram, dalam hal ini sistem peradilan, banyak konsekuensinya. Diperlukan penelitian, studi banding, pertemuan-pertemuan ilmiah yang tidak boleh dibatasi waktunya dengan menentukan target, seperti yang sekarang lazim dilakukan dalam membuat undang-undang.
“Belum nanti dalam pembuatan rancangan undang­undangnya. Kalau kebijaksanaan politik masih seperti sekarang, apakah peradilan kita akan lebih baik nantinya?” tandasnya.
Menurut Acram, kita harus mengambil sikap untuk segera memulihkan citra peradilan dengan meningkatkan integritas sumber daya manusia (SDM), walaupun mungkin masih harus menunggu lama bila ingin memperoleh hasil yang memuaskan. Atau mengubah sistem peradilan yang akan makan waktu lebih lama lagi karena harus mengadakan penelitian, studi banding, pembentukan undang-undang dan sosialisasinya, yang hasilnya masih merupakan tanda tanya.
”Telah dapat dipastikan bahwa “untuk sementara” pemerintah tidak akan mencabut Undang-undang no.14 tahun 1970. Dengan kata lain, akan mempertahankan sistem peradilan yang sekarang berlaku. Karena itu, mengingat bahwa peradilan kita dewasa ini sudah cukup parah, perlu segera dilakukan pembenahan dan dikembalikan citra baiknya,” tandasnya.
Untuk mengembalikan citra peradilan, tambah Acram, perlu terlebih dulu ditingkatkan integritas sumber daya manusianya, baru kemudian dipikirkan untuk mengubah sistemnya bila memang perlu. Atau bersama-sama dengan peningkatan integritas sumber daya manusianya, sekaligus dapat dimulai dengan studi evaluasi peradilan dewasa ini.
”Jadi secara yuridis formal Undang-undang nomor 14 tahun 1970 sebagai peraturan organik pasal 24 UUD adalah inkonstitusional. Dalam arti bertentangan, atau setidak-tidaknya tidak sinkron dengan pasal 24 UUD. Akan tetapi sudah berlaku dan berjalan sekian lamanya, sehingga mempunyai kekuatan hukum (die normatieve kraft des faktischen),” bebernya.
Di dalam sistem peradilan dewasa ini, tambah Acram, dikenal pula azas kebebasan hakim atau kebebasan peradilan (pasal 1 UU nomor 14 tahun 1970). Dalam artian bahwa hakim bebas untuk mengadili.
Bebas dalam arti menurut hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ia bebas dalam memeriksa, membuktikan dan memutus perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu ia bebas pula dari campur tangan pihak ekstra yudisiil.
”Di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak­pihak lain di luar kekuasaan kehakiman itu dilarang.
Kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD, kenyataannya ketentuan ini tidak jarang dilanggar. Antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telepon sakti dan sebagainya,” bebernya.
Acram menyayangkan bila ketentuan mengenai larangan campur tangan ini tidak disertai dengan sanksi. Karena inilah salah satu diantaranya yang menyebabkan peradilan kita menjadi “kelabu”.
“Sanksi pada ketentuan tersebut kiranya akan memulihkan citra peradilan, asal dilaksanakan dengan konsisten,” tandasnya. (mat/rus)


Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top