RAMZAH THABRAMAN
Headline

Bupati tak Tahu Diberi Rp700 Juta

MAKASSAR, BKM — Sidang kasus dugaan korupsi penjualan lahan milik negara di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar terus bergulir di Pengadilan Tipikor, Makassar. Pada hari Rabu (9/5), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi dalam kasus yang mendudukkan mantan Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin ini.
Sidang yang digelar hingga malam hari itu, mendengar kesaksikan dari mantan Camat Mangarabombang Muh Noer Uthary, serta Marwan, mantan Lurah Rajayya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Mangarabombang.
Dalam keterangannya, Noer Uthary menyebut bahwa dirinya menjabat sebagai camat Mangarabombang sejak tahun 2013. Wilayahnya mencakup 11 desa dan 1 kelurahan.
Kala menduduki jabatan itu, menurut Noer Uthary, pernah terjadi pelepasan hak secara massal pada tahun 2016 di Desa Laikang, antara masyarakat dengan PT Insan Karya Cirebon
“Rencananya, PT Karya Insan Cirebon ingin membangun kawasan perumahan,” ujar Noer Uthary di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Yuli Efendi.
Dijelaskannya, PT Insan Karya Cirebon mengantongi izin prinsip yang dikeluarkan oleh bupati Takalar. Izin prinsip tersebut diperuntukkan bagi lima desa.
”Rencananya ada 2.000 hektar tanah yang dipersiapkan. Saya yang usulkan ke bupati waktu itu,” jelasnya.
Di bagian lain kesaksiannya, Noer Uthary juga mengakui bila dirinya pernah bertemu dengan pihak PT Insan Karya Cirebon selaku investor di rumah jabatan bupati. Di situ ia menawarkan lima desa di Kecamatan Mangarabombang sebagai potensi yang ada di wilayah kerjanya.
“Secara langsung bupati tidak pernah memerintahkan untuk bertemu dengan pihak PT Insan Karya Cirebon. Saat itu saya bertemu mereka di Hotel Imperial (Aryaduta) dan hotel Horison,” bebernya.
Hasil dari pertemuan itu, tambahnya, pihak PT Insan Karya Cirebon lebih berkeinginan untuk melakukan investasi di Kecamatan Mangarabombang. Termasuk kesepakatan pembayaran biaya ganti rugi, biaya operasional dan sistem pembayaran.
Akhirnya disepakati harga tanah Rp11 ribu/meter. Sementara biaya operasional Rp2 ribu/meter.
Noer Uthary mengungkap bahwa tanah yang dibebaskan seluas 168 hektar, berdasarkan tanah yang telah dijual oleh masyarakat, dengan jumlah 229 bidang tanah.
“Ada 14 kali terjadi pelepasan hak. Ada sekitar Rp18,5 miliar total hasil penjualan tanah yang telah dijual. Untuk potongan biaya operasionalnya semua totalnya Rp3 miliar,” tandasnya.
Dari hasil penjualan tanah masyarakat yang dibebaskan tersebut, Noer Uthary kemudian merinci pembagiannya. Di antaranya Kepala Desa Laikang menerima Rp350 juta, dan Sekertaris Desa Laikang Rp120 juta.
“Saya pernah kasih Pak Bupati Rp700 juta. Itu atas inisiatif saya sendiri. Jadi pemberian itu bukan karena bupati yang minta. Waktu saya kasih itu uang, Pak Bupati tidak tahu kalau isinya itu uang. Saya hanya bilang sama ajudan kalau ini ada oleh-oleh dari masyarakat,” ungkapnya.
Saat dicecar oleh JPU terkait uang biaya operasional Rp2.000/meter, keterangan saksi Noer Uthary berbeda dengan keterangannya saat diperiksa di tahap penyidikan dan ketika di persidangan. Hal ini membuat JPU geram. Saksi disebutkan telah berbohong dalam memberikan keterangan. (mat/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top