Headline

Besok, Dewan Bongkar Paksa Pagar Penutup Lorong

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Makassar mengancam akan membongkar paksa lorong 5A di Jalan Dr Ratulangi, yang ditutup oleh kuasa ahli waris pemilik lahan. Rencananya, langkah tegas itu akan dilakukan besok, Jumat (20/4).
Alasannya, warga yang telah menempati lokasi selama puluhan tahun merasa jika kuasa ahli waris telah berlaku sewenang-wenang dan melakukan penutupan secara sepihak. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada penutupan hingga pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pengukuran dan mengembalikan batas lahan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Makassar bersama pihak terkait, seperti camat Mariso, perwakilan BPN Makassar, Dinas Tata Ruang, Dishub dan Polsek Mariso. Pertemuan bertujuan untuk memediasi warga dengan kuasa ahli waris.
Wakil Ketua Komisi C Sangkala Saddiko yang memimpin jalannya RDP, meminta agar permasalahan ini sebaiknya dikomunikasikan dengan baik, agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
“Ini sebaiknya dibicarakan baik-baik. Apalagi kan sudah ada kesepakatan antara warga dengan pemilik lahan yang disaksikan oleh Tripika Mariso, untuk tidak menutup akses lorong di sana sebelum ada kejelasan dari BPN Makassar,” ujarnya.
Anggota Komisi Bidang Pembangunan lainnya Susuman Halim, menegaskan apa yang dilakukan oleh kuasa ahli waris tersebut sangat jelas tindakan semena-mena. Olehnya itu, ia pun meminta agar tembok pagar yang telah dibangun tersebut dibongkar.
“Melihat kesepakatan yang ada, maka kuasa ahli waris telah menyalahi kesepakatan yang ada. Karena hingga saat ini belum ada keputusan dari BPN mengenai batas lahan,” ungkapnya.
Untuk itu, legislator Demokrat ini menegaskan akan menggunakan fungsi dewan guna mengeluarkan rekomendasi bahwa lorong tersebut adalah fasum fasos, sehingga statusnya akan menjadi aset pemerintah.
“Kalau memang pihak ahli waris menutup pintu untuk musyawarah, maka kita di DPRD akan menggunakan kewenangan yang ada untuk mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa lahan tersebut ada fasum. Apalagi lorong di sana itu kan sudah ada sejak 70 tahun lalu,” tegas politisi yang akrab disapa Sugali ini.
Sementara Camat Mariso Harun Rani, menyampaikan pihaknya sangat menyesalkan tidakan yang dilakukan oleh kuasa ahli waris, karena telah menutup akses lorong di lokasi tersebut. Padahal warga hanya ingin ada akses ke masjid yang ada di sebelah lorong.
“Kita juga baru diinformasikan soal ini setelah pagar dibangun. Nanti bermasalah seperti ini baru minta kami terlibat. Masyarakat sebenarnya hanya meminta agar ada akses ke masjid terdekat di situ, tapi ahli waris ini menolak. Padahal ini kan untuk kepentingan publik,” tandasnya.
Ia pun meminta agar pihak ahli waris mau membongkar pagar yang telah dibangun, sambil menunggu hasil pengukuran oleh BPN. Sebab dari pihak DTRB sendiri telah menyampaikan bahwa mereka tidak mengantongi izin untuk mendirikan pagar tersebut.
Kuasa ahli waris Bahar, saat dimintai tanggapan terkait permintaan warga dan imbauan anggota DPRD Makassar, mengklaim jika telah memperoleh informasi bahwa di lahan tersebut memang tidak ada lorong.
Ia juga mengaku telah membuat lorong baru sebagai akses. Karenanya, penutupan yang dilakukan sudah berdasarkan sertifikat kepemilikan yang dipegang ahli waris.
Akibatnya, hingga RDP berakhir, pihak ahli waris tak kunjung menyepakati untuk melakukan pembukaan pagar tembok yang telah didirikannya.
Atas pertimbangan kepentingan publik, komisi C akhirnya memutuskan akan melakukan pembongkaran paksa tembok pagar yang ada, karena terbukti tidak mengantongi izin dari pihak terkait, dalam hal ini dari DTRB.
“Jadi sesuai kesepakatan awal, yakni tidak ada penutupan hingga BPN melakukan pengukuran ulang dan ada pengembalian batas lahan. Karena pagar tembok yang dibangun juga tidak ada izinnya, maka kita beri waktu hingga hari Jumat (20/4). Sebelum salat Jumat, ahli waris harus membongkar itu. Kalau sampai batas waktu tersebut belum dibongkar, maka kita akan minta pihak terkait untuk melakukan pembongkaran paksa disana,” tegas Sangkala Saddiko. (ita/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top