RAMZAH THABRAMAN
Headline

Utang NH Rp31,7 Miliar, NA Rp2.250.000

MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengumuman dilakukan saat Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulsel di Makassar, Selasa (17/4) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.
“Kami memfasilitasi pengumuman LHKPN, tujuannya bagi para calon kepala daerah ini menjadi sarana pengendalian internal karena setiap perubahan harta harus dilaporkan dan dapat diawasi oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.
Menurut Laode, LHKPN yang dideklarasikan ini telah diverifikasi awal secara administratif oleh KPK. Namun pihaknya terbuka dan membuka ruang jika ada warga masyarakat yang melaporkan harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Jadi sekarang secara administrasi sudah selesai. Tetapi kebenaran substansinya mungkinkah ada yang belum dilaporkan? Silakan kalau ada masyarakat yang mengetahui, laporkan, nanti KPK akan melakukan verifikasi lebih lanjut,” jelasnya.
Masyarakat, kata dia, dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN, atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar-benar miliknya.
Masyakarat, lanjutnya, juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, calon kepala daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya.
Pengumuman LHKPN diikuti oleh 32 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing empat pasangan untuk pilgub Sulsel, dua pasangan dari Kota Makassar, dua pasangan dari Kota Parepare, dua pasangan dari Kota Palopo, tiga pasangan dari Kabupaten Bantaeng, empat pasangan dari Kabupaten Jeneponto, empat pasangan dari Kabupaten Pinrang, dua pasangan dari Kabupaten Sidrap, tiga pasangan dari Kabupaten Sinjai, dua pasangan dari Kabupaten Wajo, satu pasangan dari Kabupaten Bone, dua pasangan dari Kabupaten Luwu, dan satu pasangan dari Kabupaten. Enrekang.
Khusus untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Nurdin Halid tercatat sebagai calon gubernur terkaya dengan total harta Rp167,8 miliar. Diikuti oleh Nurdin Abdullah yang total hartanya mencapai Rp53,1 miliar, Ichsan Yasin Limpo Rp20 miliar, dan Agus Arifin Nu’mang dengan Rp7 miliar.
Sementara untuk calon wali kota/bupati, Moh Ramdhan Pomanto dari Makassar melaporkan harta kekayaan terbesar, mencapai Rp79,7 miliar. Diikuti oleh calon bupati Sidrap Fatmawati Rusdi dengan total harta Rp55,3 miliar.
Dalam LHKPN tersebut juga dicantumkan hutang para calon. Untuk calon gubernur, HAM Nurdin Halid mencatatkan utang terbanyak sebesar Rp31.786.000.000. Disusul Agus Arifin Nu’mang Rp4.219.783.243 dan Ichsan Yasin Limpo Rp4.181.265.488. Sementara yang paling kecil utangnya cagub Nurdin Abdullah yang hanya tercatat Rp2.250.000. Sedangkan empat calon wakil gubernur tidak memiliki utang alias Rp0.
Untuk dua pasangan calon di pilwali Makassar, semuanya tercatat memiliki utang. Munafri Arifuddin sebesar Rp3.152.623.377 dan pasangannya A Rachmatika Dewi Yustisia Iqbal senilai Rp263.899.045.
Rivalnya Moh Ramdhan Pomanto tercatat berutang Rp1.374.725.904, dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham Rp342.588.400
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, mengatakan pembekalan dan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah sangat perlu untuk jadi acuan bagi lembaga negara seperti KPK dalam melakukan pengendalian internal. Karena setiap perubahan harta oleh masing calon kepala daerah harus diawasi oleh masyarakat. Sementara bagi masyarakat, sebagai bahan penilaian menentukan calon kepala daerahnya. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top