RAMZAH THABRAMAN
Headline

Tersangka Mantan Kepala DLH Ungkap Setoran Fee

MAKASSAR, BKM — Ada pengakuan terbaru dari mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Gani Sirman. Ia yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pohon ketapang kencana, mengungkap adanya setoran fee sebesar 30 persen dari total anggaran proyek. Fee tersebut disetorkan langsung oleh bendahara DLH ke salah satu OPD pemkot.
”Saya rasa ini bukan lagi rahasia, karena sudah ada yang tahu dari pada saya. Jadi fee disetor sesudah kegiatan berjalan, yang disebutkan nilainya sekitar Rp300 juta lebih yang disetorkan bendahara DLH . Itu ada rekamannya. Dia siap untuk menjadi saksi ketika dipanggil polisi,” ungkap Gani Sirman dalam keterangan persnya, Minggu (15/4).
Adapun komitmen proyek tersebut, menurut Gani, sudah tegas disepakati untuk disetorkan sebelum dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Makassar.
”Saya masuk Agustus. Ketika saya tanyakan, memang ada fee proyek 30 persen untuk disetorkan berdasarkan komitmen proyek. Di masa saya itu, disampaikan kepada saya kalau ada setoran dan kewajiban tersebut. Tapi komitmen bukan dari saya, cuma pembayaran saja,” tambahnya.
Menurutnya, fee proyek dengan besaran 30 persen kini menjadi rahasia umum di semua SKPD Pemkot Makassar. Sebab semua proyek anggarannya harus disetor 30 persen.
Ia lalu menjelaskan awal mula kasus pohon ketapang kencana di 2015. Kala itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin Azis Hasan. Kala itu Azis Hasan pertama melaksanakan kegiatan tender pada tahap awal, serta membentuk tim perencanaan yang menyusun kerangka acuan dan perkiraan harga sendiri.
Tidak lama menjabat, Azis Hasan kemudian dimutasi dan digantikan oleh Syahruddin. Ia melaksanakan kegiatan sekitar satu bulan lamanya, hingga akhirnya meninggal dunia. Saat itu Syahruddin baru akan melakukan usulan tender tahap kedua.
Karena Syahruddin meninggal, Gani kemudian ditunjuk sebagai plt kadis. Secara otomatis apa yang seharusnya ditandatangani almarhum Syahruddin, beralih ke Gani untuk melakukannya.
“DPA tetap mengacu pada kerangka acuan dan hasil perkiraan sementara. Jadi acuannya di situ. Keterkaitannya dengan saya dijadikan sebagai saksi maupun tersangka saya tidak bisa jawab, karena itu kewenangan dari kepolisian dan kita harus menghargai. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bersalah. Karena yang mengetahui persis saya bersalah atau tidaknya adalah penegak hukum. Tetapi Itulah sebenarnya kerangka acuan dan harga perkiraan sementara bukan saya yang buat,” tandasnya.
Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, tidak memberikan tanggapan terhadap ‘nyanyian’ Gani Sirman soal setoran fee 30 persen dari total nilai anggaran kegiatan pengadaan pohon ketapang kencana.
“Saya tidak bisa tanggapi itu. Tidak bisaka. Tanya sendiri yang bersangkutan,” singkat Ical melalui telepon selularnya, Minggu (15/4) sore.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer menganggap apa yang disampaikan Gani Sirman perihal setoran fee tersebut sebagai bentuk pembelaan.
“Saya dengar kalau Gani Sirman gelar presscon, dari dua perkara yang ditersangkakan pada dirinya. Tentang apa yang disampaikannya, sebagai mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup ia harus tetap mempertanggungjawabkan anggaran tersebut, sekalipun ada setoran. Setoran itu ke mana dulu? Satu arah atau dua arah di dalamnya pasti ada deal,” jelas Subhan Djoer, kemarin
Di sini, kata Subhan, ada dugaan kelompok yang menerima, dan yang jadi korban kepala OPD. Mereka setengah mati mempertanggungjawabkan satu tempat atau dua tempat. ”Itu harus diperhatikan. Sebab selain eksekutif, ada juga setoran yang dikeluhan OPD ke pihak lain. Ini juga harus didalami,” tandasnya.
Subhan berharap, dalam setiap kasus tipikor, aparat kepolisian dan kejaksaan mampu menggali ke mana arah setoran yang diberikan oleh setiap OPD. (arf-jun/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top