RAMZAH THABRAMAN
Bisnis

Bayar Iuran BPJS Kesehatan Pakai Sampah

BKM/AMIRUDDIN NUR KERJASAMA -- Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa (kanan) foto bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulama, Sudirman Simamora dan Andi Syahri Bulan mewakili Disnakertrans Sulsel, usai penandatanganan kerjasama di Hotel Four Points Makassar.

MAKASSAR, BKM — Membayar iuran BPJS Kesehatan menggunakan sampah, kini terbuka lebar. Menyusul ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal (Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku) dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel tentang Pembayaran Iuran/Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Bank Sampah.
Nota kesepahaman ini ditandatangani Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa dengan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, Andi Hasbi.
Kerjasama ini bertujuan membantu peserta JKN-KIS yang tidak mampu membayar iuran/tunggakan iuran dari donasi/tabungan di bank sampah. Selain itu, diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat dengan pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis. Donasi melalui bank sampah dapat menjadi ladang amal bagi masyarakat.
Selain itu, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel juga akan menginstruksikan kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota se Provinsi Sulsel untuk mengoptimalkan peran bank sampah dalam memediasi atau memfasilitasi pembayar iuran/tunggakan dengan sampah, dan membantu program donasi sampah amal dari badan usaha atau instansi atau perorangan nasabah bank sampah untuk peserta JKN-KIS menunggak yg tidak mampu.
”Saat ini, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah Sulselbartramal telah mencapai 12.147.278 jiwa atau 79,11persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan untuk wilayah Sulsel sendiri telah mencapai jumlah peserta sebanyak 7.787.844 jiwa atau 82,44 persen dari total jumlah penduduk. Mengacu pada roadmap JKN diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk sudah terkafer dalam program ini.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding terkait sinergi perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, BPJS Kesehatan Sulselbartramal (Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku), dan BPJS Ketenagakerjaan Sulama (Sulawesi dan Maluku), Jumat (13/4), di Hotel Four Point Makassar.
Kerjasama ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Agustinus Appang diwakili Andi Syahri Bulan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulama, Sudirman Simamora, di Hotel Four Point Makassar, Jumat (13/4).
Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini, menurut I Made Puja Yasa, sebagai upaya bersama memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi para pihak yang didasarkan saling membantu, saling mendukung, dan saling sinergi agar program jaminan sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi. Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini, juga meningkatkan kualitas pengelolaan masing-masing program ditingkat daerah.
Puja menjelaskan, kerjasama ini difokuskan pada perluasan kepesertaan dan peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan dan pencabutan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Dalam hal perluasan kepesertaan maka akan dilakukan sosialisasi program bagi para pemangku kepentingan, pemanfaatan sarana informasi dan pelayanan terpadu di simpul pelayanan masing-masing lembaga serta akan disediakan informasi mengenai proses pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial pada setiap kantor pelayanan.
Para pihak juga bersepakat saling mendukung dalam upaya peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara. Dalam hal ini akan dilakukan pelatihan bagi masing-masing petugas pemeriksa BPJS. Selain itu juga akan dilakukan penyusunan program kerja bersama serta pengkajian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan publik di berbagai sektor untuk mendukung kepatuhan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial. (mir)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top