PESANTREN AN-NUR TOMPOBULU
Politik

Setelah Pakar, Giliran Bawaslu RI Nilai PTTUN Keliru

MAKASSAR, BKM — Rupanya bukan hanya sejumlah pakar hukum tata negara yang mencium aroma tak sedap dalam keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mendiskualifikasi pasangan Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI juga berpikir serupa

Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan PTTUN telah keliru menyidang perkara yang berada di luar kewenangan hukumnya.

Dikabulkannya permohonan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) oleh PTTUN juga tidak menggugurkan keputusan Panwaslu Kota Makassar sebelumnya bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dimaksudkan oleh pasal 71 UU No 10/2016.

Rahmat menyatakan, pada prinsipnya perkara sengketa administratif pilkada hanya bisa diperiksa oleh Panwas setempat. PTTUN sendiri tidak diberi kewenangan oleh undang-undang menyidang perkara tersebut.

“Sampe sekarang kan panwas belum ada laporan itu (pelanggaran terhadap pasal 71.red). Yang masuk ranah sengketa ini yang kemudian agak salah (diperiksa PTTUN). Tapi kami harapkan MA selaku kuasa kehakiman tertinggi dapat memberikan perhatian terhadap masalah ini,” kata Rahmat, Jumat (6/4/2018).

Karenanya, pihaknya merestui KPU Kota Makassar untuk melanjutkan proses kasasi ke Mahkamah Agung (MA) demi menegakkan keadilan bagi semua peserta pilkada. Apalagi PTTUN telah keliru dalam penerapan hukum.

“Kita tunggu saja hasil putusan kasasi yang diajukan KPU Daerah Makassar ke MA. Kita berharap MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini,” beber Rahmat.

Senada, Panwaslu Kota Makassar kembali menegaskan bahwa Danny Pomanto sebagai petahana tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Appi-Cicu dalam materi gugatannya.

Humas Panwaslu Makassar, Moh Maulana menjelaskan pihaknya tidak menemukan adanya unsur pelanggaran dalam tiga materi pokok perkara yang digugat Appi-Cicu.

Tiga materi gugatan Appi-Cicu adalah pembagian smartphone terhadap ketua RT/RW, pengangkatan guru honorer, dan penggunaan tagline dua kali tambah baik.

“Tiga materi gugatan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016,” kata Maulana, Jumat (6/4/2018).

Dia menjelaskan sesuai pasal tersebut kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan dan atau membuat program yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu calon dalam rentang 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU.

“Tapi pembagian smartphone dan pengangkatan guru honorer itu bukan program baru karena sudah diatur dalam RPJMD yang sudah ditetapkan DPRD di tahun 2014. Sehingga dua program ini tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dimaksudkan dalam Pasal 71,” kata Maulana.

Sementara tagline dua kali tambah baik bukanlah program pemerintah sebab tidak menggunakan anggaran. Namun hanya merupakan motto penyemangat yang bisa digunakan oleh siapapun juga termasuk oleh semua pasangan calon. (*)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top