Headline

Tiga Bulan Dewan Habiskan Rp2,4 M

MAKASSAR, BKM — Memasuki tahun 2018, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kian intens melakukan kunjungan kerja (kunker). Terhitung dalam rentang waktu tiga bulan, yakni Januari hingga Maret, sedikitnya ada Rp2,4 miliar anggaran yang dihabiskan oleh mereka.
Sekretaris DPRD Makassar Adwi Awan Umar mengakui, agenda kunker dewan memang cukup padat. Anggaran untuk menunjang agenda tersebut juga telah dialokasikan.
Adwi menyebut, dana yang disiapkan untuk tiap kunker berkisar Rp350 juta untuk tiap-tiap alat kelengkapan dewan (AKD). Yakni empat komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK). Jika ditotalkan, angkanya mencapai Rp2,4 miliar.
”Sekarang yang tersisa tinggal kunker AKD. Kalau komisi, semua sudah melakukan kunjungan sejak awal Februari,” terang Adwi, Minggu (11/3).
Untuk Bamus, dijadwalkan melaksanakan kunker pada Selasa-Sabtu (13-17/3). Pekan depannya, Selasa-Sabtu (20-24/3) giliran Banggar yang berangkat. Sepulang Banggar, keesokan harinya, Minggu (25/3), BK yang melakukan kunker. Kembali pada hari Kamis (29/3).
Khusus rapat paripurna, hari ini, Senin (12/3) diagendakan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Perawat. Selanjutnya, Senin (19/3) diisi dengan paripurna penyampaian hasil reses II masa sidang II 2017/2018.
Agenda pembahasan ranperda sebenarnya dijadwalkan intens dilaksanakan sejak Februari hingga Mei. Namun, selama Februari, hanya ada dua ranperda yang sudah masuk pembahasan pansus, dari empat ranperda yang tengah digodok.
Ranperda perubahan status PDAM telah melangsungkan rapat ekspos. Sedangkan rapat ekspos Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan terhambat dengan permendagri. Aturannya, pembahasan dan pengesahan ranperda tidak boleh dilakukan plt wali kota tanpa persetujuan kemendagri. Karena itu, pembahasan akan dilanjutkan usai konsultasi.
Wakil Ketua pansus Perlindungan Anak Yeni Rahman, beberapa waktu lalu menuturkan, untuk dua ranperda lainnya, yakniRanperda Perlindungan Anak dan Penyertaan Modal Pemkot ke Bank masih menunggu giliran. “Masih ada agenda lain,” ujarnya singkat.
Kondisi ini menimbulkan pesisimistis dari beberapa kalangan. Tidak menutup kemungkinan, untuk menyelesaikan pembahasan 33 ranperda adalah hal yang mustahil dilakukan.
Musaddaq selaku Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, mengaku prihatin dengan hal ini. Menurutnya, ranperda seharusnya bisa didiskusikan dengan melibatkan akademisi. Sebab Makassar merupakan gudangnya orang-orang cerdas dan memiliki kampus-kampus berkualitas yang siap diajak berkolaborasi oleh dewan.
Ia menilai, jika kolaborasi tersebut berjalan, anggaran untuk kunker pun dapat ditekan. Setiap kunker dianggarkan sekitar Rp350 juta selama empat hari kunjungan. Tahun ini, DPRD Makassar diberi anggaran Rp11 miliar untuk kunjungan kerja AKD.
“Saya kira tidak perlu tiap tahun menguras APBD hanya untuk kunker, yang hasil kunkernya juga tidak jelas akuntabilitas dan transparansinya,” kata Musaddaq, kemarin. (ita/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top