Sulselbar

Kades Ugi Bantah Pecat Kepala BPD

RDP -- Komisi I DPRD Kabupaten Wajo menggelar RDP terkait aspirasi Perangkat Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, yang diberhentikan secara sepihak oleh Kades, Kamis (11/1).

WAJO, BKM — Kades Ugi, Jurana Usman membantah melakukan pemecatan sepihak terhadap Kepala BPD dan Imam desa. Jurana mengaku pemberhentian tersebut merupakan hasil musyawarah warga setempat.
Menurut Jurana pemberhentian BPD dilakukan karena dianggap kinerja anggota BPD dinilai buruk oleh masyarakat. Sebelum diputuskan, mereka diundang rapat untuk mengklarifikasi tentang aspirasi masyarakat yang menilai kinerjanya buruk.
“Pada 25 Desember, mereka diundang rapat untuk mempertanyakan, apa masih mampu menjalankan tugas, tapi mereka tidak datang. Mereka kami nilai tidak bisa lagi bekerja sehingga ada resavel,” jelas Jurana saat menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Wajo, Kamis (11/1).
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo Syamsul Bahri mengapresiasi kinerja kepala desa. Karena tindakan yang dilakukan itu untuk meresufle fungsi-fungsi yang tidak berjalan efektif.
“Kami apresiasi inisiatif Kades. Ini adalah niat baik untuk desa karena melihat fenomena ada fungsi-fungsi tidak berjalan. Tapi, semua keputusan ada mekanismenya. Kalau kinerjanya kurang baik, bisa diajukan ke bupati untuk diganti. Karena pemberhentian BPD hanya bisa diberhentikan oleh bupati,” terang Syamsul Bahri.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Wajo, Sumardi Arifin mengatakan, BPD yang ada SK Bupati sekarang, tetap dianggap resmi dan sah kecuali anggota BPD termasuk pimpinannya mengundurkan diri.
“Kalau BPD mengundurkan diri, itu pribadinya. Adapun imam desa, kalau memang ternyata belum punya SK, maka kades boleh mengajukan pergantian imam desa melalui rapat dengan masyarakat termasuk BPD. Barulah kemudian diusulkan kepada bupati untuk dikeluarkan SK. Nah pergantian seperti itu, baru dianggap sah secara aturan,” urai Ketua DPC PKB Wajo yang akrab dipanggil Pa Songkok Tanre itu.
Ketua Komisi I DPRD Wajo H Andi Arifai menyarankan, agar kepala desa yang baru merangkul perangkat dan anggota BPD yang lama, dalam menjalankan pemerintahan yang baru.
“Tetap kepala desa menjalankan fungsinya, SK BPD tetap dilaksanakan. Kami juga merekomendasikan agar PMD melakukan konsultasi dan memfasilitasi mereka agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” imbuh Andi Arifai. (*)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top